Beritabanten.com – Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memasuki babak penting setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI pun mendorong tujuh agenda strategis agar perubahan regulasi tersebut tidak sekadar memperbarui aturan, tetapi juga memperkuat ekosistem zakat nasional.

Tujuh agenda itu mencakup pengaturan kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS pusat dan daerah, kemitraan BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional serta tata kelola zakat, hingga perluasan ruang lingkup regulasi.

Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan BAZNAS?” yang digelar Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrid di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Zainut, revisi undang-undang harus menjadi momentum membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih kuat, terintegrasi, profesional, dan berdampak luas. Penguatan regulasi diperlukan agar potensi zakat nasional dapat dihimpun dan disalurkan secara lebih efektif.

“BAZNAS mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS daerah, hubungan BAZNAS dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi,” jelas Zainut.

Diskusi tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Dr. A. Mujib Rohmat, pakar dan akademisi Masykuri Abdillah, serta Ketua MUI Bidang Komunikasi dan Digital KH Masduki Baidlowi. Hadir pula pengurus BAZNAS, pimpinan LAZ, perwakilan MUI, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.

BAZNAS Perlu Diperkuat, Relasi dengan LAZ Diperjelas

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Prolegnas Prioritas dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Saat ini, Komisi VIII terus mematangkan rancangan regulasi dengan menyerap pandangan dan aspirasi berbagai elemen masyarakat.

Marwan menilai, salah satu pekerjaan penting dalam revisi tersebut adalah merumuskan hubungan kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ. Pengaturan itu harus mampu menciptakan sinergi tanpa mengaburkan mandat dan posisi masing-masing lembaga.

“Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya,” ujar Marwan.

Selain penguatan kelembagaan, ia mendorong perubahan orientasi pendayagunaan zakat agar semakin produktif. Program zakat tidak cukup hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan membuka jalan menuju kemandirian.

Karena itu, setiap program pemberdayaan perlu memiliki indikator keberhasilan dan dampak yang terukur. Dengan demikian, manfaat zakat tidak berhenti pada bantuan sesaat, melainkan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Mencari Titik Temu Negara dan Potensi Masyarakat

Ketua MUI Bidang Komdigi KH Masduki Baidlowi menekankan perlunya pendekatan jalan tengah dalam pembaruan regulasi zakat. Menurut dia, negara perlu memperkuat tata kelola melalui BAZNAS, tetapi pada saat yang sama harus tetap memberi ruang bagi potensi masyarakat yang selama ini tumbuh melalui pesantren, masjid, dan LAZ.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai penting karena ekosistem zakat nasional tidak hanya dibangun oleh lembaga negara. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan besar yang perlu diakomodasi melalui aturan yang jelas, proporsional, dan saling menguatkan.

Masduki juga menyoroti pentingnya transparansi berbasis teknologi digital. Sistem pengelolaan yang terbuka memungkinkan muzaki mengetahui alokasi dan pemanfaatan dana zakat secara konsisten. Transparansi tersebut sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Endin AJ Soefihara mengatakan, diskusi publik tersebut digelar untuk membedah arah perubahan regulasi secara objektif, komprehensif, dan multiperspektif.

Forum itu diharapkan dapat mempertemukan pandangan pemerintah, DPR, BAZNAS, LAZ, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan arsitektur pengelolaan zakat yang lebih kokoh.

Revisi UU Zakat menjadi momentum penting untuk memastikan regulasi mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi. Penguatan kelembagaan, kejelasan kewenangan, sinergi antarlembaga, serta transparansi menjadi fondasi agar zakat semakin berperan dalam mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan.

Keberhasilan perubahan undang-undang ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari lahirnya aturan baru, tetapi dari sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan penghimpunan zakat, memperbaiki kualitas penyaluran, dan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan mustahik. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com