Beritabanten.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat kualitas pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendukung implementasi Program Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari yang dijalankan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Program yang mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 tersebut menunjukkan hasil positif. Dalam dua bulan pertama pelaksanaannya, sebanyak 646 sertipikat berhasil diterbitkan melalui program Perintis. Rinciannya, 308 sertipikat pada September dan 338 sertipikat pada Oktober 2026.

Tidak hanya dari sisi jumlah, program ini juga memperlihatkan peningkatan kecepatan pelayanan. Pada September, rata-rata penyelesaian tercatat delapan hari, kemudian meningkat menjadi tujuh hari pada Oktober. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target maksimal 10 hari efektif.

Kolaborasi Pemkot Tangsel dan Kantor Pertanahan

Program Perintis merupakan bagian dari transformasi pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengintegrasikan sejumlah tahapan peralihan hak atas tanah. Proses tersebut meliputi pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, pembagian waktu pelayanan dirancang lebih terukur. Pemerintah daerah melalui Bapenda memiliki waktu maksimal tiga hari, PPAT maksimal dua hari, sedangkan Kantor Pertanahan menyelesaikan proses pendaftaran maksimal lima hari efektif.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menyampaikan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat, terutama Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Bapenda, PPAT, dan Kantor Pertanahan.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar setiap tahapan berjalan efektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam mengurus peralihan hak atas tanah.

“Proses dan komunikasi antar pihak menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara efektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian waktu penyelesaian layanan,” ungkap Seto.

Kecepatan Layanan Menjadi Prioritas

Ia menambahkan, capaian selama dua bulan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Transformasi pelayanan pertanahan tidak hanya membutuhkan pembenahan internal Kantor Pertanahan, tetapi juga perubahan pola kerja dan penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks pelayanan publik, kepastian waktu menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan masyarakat. Proses peralihan hak atas tanah melibatkan beberapa tahapan dan instansi sehingga koordinasi yang baik dapat membantu mengurangi hambatan administrasi.

Melalui integrasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh alur pelayanan yang lebih jelas. Pembagian waktu pada setiap tahapan juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan.

Capaian rata-rata tujuh hari pada Oktober menjadi perkembangan positif dalam pelaksanaan program. Meski demikian, konsistensi pelayanan tetap perlu dijaga agar kecepatan penyelesaian berjalan seiring dengan ketelitian administrasi dan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Dorong Pelayanan Transparan dan Akuntabel

Seto berharap sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat terus ditingkatkan agar program Perintis memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Kami menyadari bahwa pelayanan yang baik harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Capaian yang telah diraih menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, serta akuntabel,” tuturnya.

Ke depan, evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan. Penguatan komunikasi, konsistensi prosedur, serta komitmen setiap instansi diharapkan mampu mempertahankan capaian yang telah diraih.

Bagi Pemkot Tangsel, kolaborasi dalam program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan pertanahan yang efisien tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengurus legalitas kepemilikan tanah.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkot Tangsel bersama Kantor Pertanahan berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin efisien dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Capaian 646 sertipikat dalam dua bulan dengan rata-rata penyelesaian tujuh hari pada Oktober menjadi salah satu indikator positif dari pelaksanaan program tersebut. (Ad:)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com