Beritabanten.com – Penjadwalan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan persoalan serius dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. MPR telah menetapkan sidang paripurna pada 9 Desember 2026. Pimpinan MPR bahkan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memiliki waktu hingga 25 November untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Namun, persoalannya justru terletak pada cara menghitung tenggat waktu tersebut. Ketentuan yang berlaku menyebutkan 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender. Artinya, jika sidang dilaksanakan pada 9 Desember, batas pengajuan dua nama seharusnya jatuh pada 19 November 2026, bukan 25 November sebagaimana disampaikan kepada publik.

Persoalan ini bukan sekadar perbedaan teknis dalam menghitung tanggal. Ini menyangkut kepatuhan lembaga negara terhadap undang-undang. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Ketentuan tersebut mengharuskan Presiden mengusulkan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Sementara itu, Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR juga mengatur tenggat pengajuan dua calon tersebut. Yang tidak boleh diabaikan adalah definisi hari dalam UU MD3, yakni hari kerja. Dengan demikian, tidak tepat apabila tenggat tersebut dihitung menggunakan seluruh hari kalender tanpa memperhitungkan hari libur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah mengingatkan Presiden Prabowo dan pimpinan MPR mengenai persoalan ini. Mahfud menegaskan bahwa penghitungan 14 hari harus menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Karena itu, apabila Presiden belum mengajukan dua nama sampai batas 19 November, sidang yang dijadwalkan pada 9 Desember berpotensi menghadapi persoalan keabsahan. Mahfud bahkan menyarankan agar jadwal sidang disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Menurutnya, penyesuaian tersebut merupakan langkah yang lebih aman agar ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR dapat berjalan secara sinkron.

Peringatan Mahfud bukan satu-satunya. Titi Anggraini, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, juga menyampaikan bahwa tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden seharusnya jatuh pada 19 November, bukan 25 November. Ia mengingatkan bahwa ketentuan hari kerja sudah jelas dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Dengan demikian, ketika MPR menyampaikan tanggal 25 November sebagai batas terakhir, muncul pertanyaan mendasar: dari mana dasar hukum penghitungan tersebut diperoleh? Apakah MPR memiliki tafsir hukum yang berbeda, atau justru terjadi kekeliruan dalam memahami ketentuan yang seharusnya menjadi pedoman lembaga itu sendiri?

Di sinilah pimpinan MPR perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. MPR tidak boleh hanya berlindung di balik hasil rapat gabungan, kesepakatan politik, atau konsultasi dengan Presiden. Kesepakatan politik tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang. Jadwal sidang boleh disusun melalui rapat, tetapi pelaksanaannya tetap harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Jika undang-undang menentukan 14 hari kerja, tidak ada alasan bagi lembaga negara untuk mengubahnya menjadi 14 hari kalender hanya demi mempertahankan jadwal yang sudah diumumkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah MPR berani menyampaikan persoalan ini secara terbuka kepada Presiden Prabowo. MPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan prosedur pemilihan wakil presiden secara benar. Hubungan kelembagaan antara Presiden dan MPR bukan hubungan atasan dan bawahan. Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya. Keduanya harus bekerja dalam batas konstitusi dan undang-undang. Karena itu, pimpinan MPR semestinya berani menyampaikan kepada Presiden apabila jadwal yang telah ditetapkan tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum. Justru itulah fungsi lembaga negara: saling mengingatkan agar kekuasaan tidak berjalan di luar aturan.

MPR juga harus memahami bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa Presiden masih diberi kesempatan sampai 25 November. Jika dasar penghitungan 14 hari yang benar adalah hari kerja, maka pengumuman tenggat 25 November justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa MPR sedang menggunakan tafsir yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Lembaga negara tidak boleh menciptakan tafsir sendiri hanya untuk menyesuaikan jadwal politik. Apalagi, pengisian jabatan wakil presiden merupakan urusan konstitusional yang menyangkut legitimasi kepemimpinan nasional.

Ada dua kewajiban yang harus dibaca secara bersamaan. Pertama, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden sesuai tenggat yang ditentukan. Kedua, MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan dengan prosedur yang sesuai dengan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya diarahkan hanya untuk menyalahkan Presiden atau hanya menyalahkan MPR. Presiden harus tertib memenuhi kewajibannya, sementara MPR harus memastikan bahwa jadwal dan seluruh tahapan pemilihan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Konstitusi sendiri memberikan batas waktu yang harus diperhatikan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Artinya, ada dua ketentuan waktu yang harus diselaraskan: batas 60 hari untuk penyelenggaraan sidang dan kewajiban pengajuan dua calon paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang. MPR tidak bisa hanya berpegang pada satu tenggat lalu mengabaikan tenggat lainnya. Justru tugas pimpinan MPR adalah memastikan seluruh prosedur tersebut dapat dipenuhi dalam rentang waktu konstitusional.

Apa konsekuensinya jika MPR tetap memaksakan sidang pada 9 Desember tanpa memenuhi ketentuan 14 hari kerja? Pertama, prosedur pemilihan wakil presiden dapat dipersoalkan karena tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Kedua, hasil pemilihan berpotensi menghadapi gugatan atau sengketa hukum, terutama apabila ada pihak yang menilai proses tersebut melanggar prosedur konstitusional. Ketiga, muncul ketidakpastian mengenai legitimasi wakil presiden yang terpilih. Keempat, kepercayaan publik terhadap MPR dapat merosot karena lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi justru dianggap tidak cermat dalam menjalankan aturan. Ini bukan persoalan kecil. Pemilihan wakil presiden menyangkut legitimasi jabatan tertinggi kedua dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Memang, pelanggaran terhadap tenggat prosedural tidak otomatis membuat hasil pemilihan batal dengan sendirinya. Harus ada penilaian hukum mengenai jenis pelanggaran, akibatnya terhadap proses pemilihan, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Namun, justru karena konsekuensinya dapat berkembang menjadi sengketa hukum dan politik, MPR seharusnya tidak mengambil risiko. Tidak masuk akal apabila sebuah lembaga negara dengan sengaja mempertahankan jadwal yang sudah diperingatkan berpotensi bermasalah, lalu berharap hasil pemilihan tetap diterima tanpa persoalan.

Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi sengketa legitimasi politik akibat persoalan prosedur. Karena itu, ketelitian dalam menjalankan hukum tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif. Prosedur adalah bagian dari legitimasi. Seseorang dapat terpilih melalui dukungan politik yang kuat, tetapi proses pemilihannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang memperoleh dukungan terbanyak atau siapa yang memiliki kekuatan politik terbesar. Demokrasi juga menuntut agar seluruh proses pergantian dan pengisian jabatan publik berjalan sesuai aturan.

MPR seharusnya menjadikan peringatan Mahfud MD dan Titi Anggraini sebagai bahan evaluasi serius, bukan sebagai kritik yang harus diabaikan. Jika memang MPR memiliki dasar hukum berbeda, sampaikan kepada publik secara terbuka, lengkap dengan argumentasi dan pasal yang menjadi rujukan. Jangan membiarkan masyarakat menebak-nebak mengapa hitungan hari kerja berubah menjadi hari kalender. Apalagi, persoalan ini menyangkut proses pengisian jabatan wakil presiden yang akan menentukan konfigurasi politik nasional ke depan.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar tanggal 9 Desember atau 25 November. Yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum dan kredibilitas lembaga negara. MPR tidak boleh memperlakukan undang-undang sebagai sesuatu yang dapat ditafsirkan sesuka hati demi menyesuaikan agenda politik. Jika ketentuannya 14 hari kerja, maka itulah yang harus dipatuhi. Presiden harus memenuhi kewajibannya, MPR harus menjalankan kewenangannya, dan keduanya harus tunduk pada konstitusi. Jangan sampai proses pemilihan wakil presiden yang seharusnya menjadi mekanisme konstitusional justru melahirkan persoalan hukum baru akibat kesalahan menghitung hari. MPR harus berani menjelaskan dasar hukumnya kepada publik dan, jika memang jadwal 9 Desember tidak memenuhi ketentuan, berani pula melakukan penyesuaian. Sebab, tidak ada satu pun lembaga negara yang lebih tinggi daripada konstitusi dan undang-undang. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com