Beritabanten.com – Ada sebuah paradoks politik yang patut dikritisi dari munculnya kelompok-kelompok yang meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan radikal terhadap sistem berbangsa dan bernegara, termasuk mengembalikan Indonesia kepada naskah asli UUD 1945 dan mengubah berbagai hasil Reformasi. Paradoksnya sederhana, tetapi mendasar: Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia melalui sistem demokrasi yang dibangun setelah Reformasi 1998. Ia mengikuti kompetisi politik, berkali-kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden, kemudian kembali bertarung sampai akhirnya berhasil memenangkan Pemilu 2024. Seluruh proses itu berlangsung melalui mekanisme demokrasi konstitusional hasil Reformasi. Lantas, mengapa setelah berhasil memperoleh kekuasaan melalui sistem tersebut, justru muncul kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan radikal terhadap sistem yang telah memberikan jalan bagi kemenangan politiknya?
Pertanyaan ini bukan berarti sistem hasil Reformasi tidak boleh dikritik. Setiap sistem politik harus terbuka terhadap evaluasi dan penyempurnaan. Namun, kritik terhadap sistem berbeda dengan keinginan untuk memutar balik sejarah. Ada perbedaan mendasar antara memperbaiki demokrasi dan membongkar fondasi demokrasi. Jika persoalannya adalah kualitas pemilu, korupsi partai politik, mahalnya biaya politik, oligarki, atau lemahnya representasi rakyat, maka yang harus diperbaiki adalah mekanisme dan kelembagaan yang menyebabkan persoalan tersebut. Tidak masuk akal jika seluruh hasil Reformasi dianggap sebagai kesalahan hanya karena praktik politik setelah 1998 belum sepenuhnya menghasilkan pemerintahan yang ideal. Kegagalan sebagian aktor politik tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh desain demokrasi harus dikembalikan ke masa lalu.
Reformasi 1998 lahir dari krisis politik, ekonomi, dan legitimasi kekuasaan yang mencapai puncaknya pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Gerakan tersebut bukan sekadar pergantian presiden, melainkan tuntutan untuk mengubah hubungan antara negara, penguasa, dan rakyat. Selama Orde Baru, kekuasaan politik terkonsentrasi dalam struktur pemerintahan yang sangat dominan, sementara mekanisme pengawasan terhadap presiden tidak berjalan secara efektif. Kebebasan politik dibatasi, pers menghadapi tekanan, kompetisi partai politik tidak berlangsung setara, dan kekuasaan negara memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Reformasi kemudian membawa agenda pembatasan kekuasaan, demokratisasi, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, desentralisasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, Reformasi tidak boleh dipersempit hanya menjadi perubahan undang-undang pemilu atau pergantian presiden.
Dalam perspektif teori demokratisasi, Reformasi Indonesia merupakan proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi kompetitif. Salah satu rujukan penting adalah teori transisi demokrasi yang dikembangkan Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter dalam Transitions from Authoritarian Rule (1986). Mereka menjelaskan bahwa transisi demokrasi merupakan proses perubahan aturan main politik, pembukaan ruang kompetisi, dan pembentukan mekanisme baru untuk mengatur perebutan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, perubahan tersebut memungkinkan partai-partai politik bersaing, masyarakat menentukan pilihan secara lebih bebas, dan kekuasaan presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Dengan kata lain, Reformasi mengubah cara kekuasaan diperoleh dan bagaimana kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan. Prabowo sendiri menjadi salah satu peserta yang memanfaatkan ruang kompetisi tersebut hingga akhirnya memenangkan pemilihan presiden.
Salah satu hasil terpenting Reformasi adalah empat tahap amendemen UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan sebelum Reformasi. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang memegang pelaksanaan kedaulatan rakyat secara penuh. Kekuasaan presiden dibatasi maksimal dua periode. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan pembentukan undang-undang diperkuat pada DPR. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi, sementara Komisi Yudisial dibentuk sebagai bagian dari penguatan sistem peradilan. Selain itu, jaminan hak asasi manusia diperluas, otonomi daerah diperkuat, dan hubungan antarlembaga negara ditata melalui prinsip pemisahan kekuasaan serta checks and balances. Semua perubahan itu merupakan respons terhadap pengalaman panjang ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada satu pusat pemerintahan.
Dari perspektif teori konstitusionalisme, perubahan tersebut memiliki tujuan yang sangat penting: membatasi kekuasaan agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut. Konstitusi bukan sekadar dokumen yang memberikan kewenangan kepada presiden, parlemen, dan lembaga negara lainnya. Konstitusi juga berfungsi membatasi kewenangan mereka. Prinsip ini dikenal sebagai limited government, yakni pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Reformasi berusaha memastikan bahwa presiden tidak dapat memerintah tanpa batas, parlemen tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dan lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menguji tindakan serta produk hukum negara. Karena itu, ketika ada kelompok yang meminta pengembalian sistem lama, pertanyaan paling penting adalah apakah rancangan tersebut tetap menjamin pembatasan kekuasaan atau justru membuka peluang konsentrasi kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.
Hasil Reformasi juga menciptakan sistem pemilu yang memungkinkan kompetisi politik berlangsung lebih terbuka. Partai politik dapat tumbuh dan bersaing, masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam, dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan melalui pemilu. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR sebagaimana sistem sebelum amendemen, melainkan memperoleh mandat langsung dari pemilih. Sistem ini memang memiliki banyak kelemahan. Politik uang, biaya kampanye yang mahal, dominasi pemodal, politik dinasti, dan praktik transaksional masih menjadi persoalan serius. Namun, persoalan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan alasan untuk menghapus prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun. Jika pemilu terlalu mahal, perbaiki pembiayaannya. Jika partai terlalu oligarkis, perbaiki demokrasi internalnya. Jika representasi rakyat lemah, perbaiki sistem kepartaian dan mekanisme perwakilannya. Jangan membongkar rumah hanya karena ada bagian bangunan yang harus direnovasi.
Di sinilah teori path dependence atau ketergantungan jalur menjadi relevan. Dalam ilmu politik dan ekonomi kelembagaan, konsep ini menjelaskan bahwa pilihan institusional pada masa lalu membentuk struktur, kebiasaan, dan konsekuensi politik pada masa berikutnya. Reformasi 1998 telah membentuk jalur demokrasi Indonesia melalui perubahan konstitusi, sistem pemilu, kelembagaan negara, serta kebebasan politik. Jalur tersebut memang tidak sempurna, tetapi telah menjadi fondasi bagi kompetisi politik modern. Mengubahnya secara radikal bukan pekerjaan sederhana karena akan memengaruhi hubungan kekuasaan, hak warga negara, sistem perwakilan, dan legitimasi pemerintahan. Karena itu, setiap gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli harus menjawab secara konkret: bagian mana yang ingin dikembalikan, mengapa bagian itu lebih baik, bagaimana pembatasan kekuasaan dijamin, dan apa konsekuensinya terhadap hak-hak demokratis yang telah diperoleh masyarakat?
Persoalan yang lebih menggelikan adalah ketika sebagian kelompok seolah-olah ingin menikmati hasil Reformasi, tetapi sekaligus menolak fondasi yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan politik dari sistem tersebut. Mereka mengikuti pemilu, membangun partai, berkampanye, memobilisasi dukungan, menikmati kebebasan politik, dan menggunakan mekanisme kompetisi demokratis. Namun, setelah berada dekat dengan kekuasaan atau berhasil memenangkan jabatan, muncul keinginan untuk mengubah sistem secara radikal dan mengembalikan sebagian desain ketatanegaraan ke masa sebelum Reformasi. Dalam pengertian politik, kelompok seperti ini dapat disebut sebagai penumpang gelap Reformasi: memanfaatkan jalan yang dibuka oleh Reformasi untuk mencapai kekuasaan, tetapi setelah memperoleh keuntungan justru ingin menutup atau mempersempit jalan tersebut bagi generasi dan kelompok politik berikutnya. Ini merupakan bentuk oportunisme institusional yang patut dipertanyakan konsistensinya.
Dalam teori demokrasi, situasi semacam itu juga dapat dibaca melalui konsep democratic backsliding, yakni kemunduran demokrasi yang berlangsung melalui pelemahan institusi dan norma demokratis, bahkan ketika proses politik formal seperti pemilu tetap dipertahankan. Nancy Bermeo, dalam kajiannya mengenai kemunduran demokrasi, menjelaskan bahwa kemunduran tidak selalu terjadi melalui kudeta militer atau penggulingan pemerintahan secara terbuka. Ia dapat berlangsung secara bertahap melalui pelemahan pengawasan, pengurangan ruang kompetisi, pembatasan kebebasan, dan perubahan aturan yang menguntungkan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, gagasan perubahan sistem harus dinilai bukan hanya dari slogan tentang kebangkitan bangsa atau semangat pendiri negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kompetisi politik, kebebasan warga, dan pembatasan kekuasaan. Apakah perubahan itu memperkuat demokrasi atau justru mengurangi mekanisme pengawasan terhadap penguasa?
Tentu saja, kembali kepada UUD 1945 naskah asli bukan dengan sendirinya berarti mengganti Pancasila atau membubarkan negara demokrasi. Namun, perubahan tersebut memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang sangat besar. Sebelum amendemen, UUD 1945 memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, presiden dipilih oleh MPR, dan tidak terdapat pembatasan masa jabatan presiden secara tegas seperti sekarang. Pengalaman Orde Baru memperlihatkan bagaimana desain kelembagaan tersebut dapat digunakan dalam praktik kekuasaan yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, kelompok yang mengusulkan pengembalian naskah asli harus menjelaskan bagaimana mereka akan mencegah pengulangan sejarah tersebut. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa UUD 1945 asli merupakan warisan pendiri bangsa. Warisan konstitusi harus dibaca bersama pengalaman sejarah tentang bagaimana kekuasaan pernah dijalankan berdasarkan konstitusi tersebut.
Lebih jauh, perubahan konstitusi tidak boleh menjadi proyek politik sekelompok orang yang merasa memiliki tafsir paling benar tentang masa depan Indonesia. Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 telah menyediakan mekanisme perubahan konstitusi melalui MPR dengan persyaratan tertentu. Mekanisme tersebut bukan formalitas, melainkan perlindungan agar perubahan terhadap dasar kehidupan bernegara tidak dilakukan secara sepihak. Presiden dapat mendukung gagasan perubahan, tetapi presiden bukan pemilik konstitusi. Presiden memperoleh mandat dari konstitusi dan harus bekerja dalam batas-batas konstitusi. Jika Prabowo diminta memimpin perubahan radikal, ia justru harus memastikan bahwa perubahan itu tidak merusak prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi salah satu hasil paling penting dari Reformasi.
Ada pula persoalan generasi dan perubahan zaman. Indonesia hari ini tidak sama dengan Indonesia pada 1945, 1959, atau 1966. Struktur masyarakat telah berubah, teknologi informasi mengubah hubungan antara negara dan warga, ekonomi nasional terhubung dengan sistem global, dan masyarakat memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pelayanan publik serta perlindungan hak. Sistem pemilu, tata kelola pemerintahan, dan hubungan antarlembaga negara tentu dapat disempurnakan untuk menghadapi tantangan baru. Namun, penyempurnaan harus dilakukan dengan memahami kebutuhan masyarakat masa kini, bukan sekadar romantisme terhadap desain politik masa lalu. Tidak semua yang lama lebih baik, sebagaimana tidak semua yang baru pasti benar. Ukurannya adalah kemampuan sistem menjamin keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan akuntabilitas kekuasaan.
Prabowo sendiri memiliki pengalaman panjang dalam kompetisi demokrasi pasca-Reformasi. Ia pernah berada di posisi kalah dan menang, pernah menjadi pesaing, kemudian menjadi bagian dari pemerintahan, dan akhirnya memperoleh mandat sebagai presiden melalui pemilihan umum. Pengalaman itu seharusnya menjadi alasan untuk memahami bahwa demokrasi membutuhkan kesediaan menerima hasil kompetisi, termasuk ketika seseorang mengalami kekalahan. Sistem demokrasi tidak dibangun hanya untuk mengantarkan seseorang menjadi presiden. Sistem itu juga dibangun agar siapa pun yang menang tetap tunduk pada aturan, dan siapa pun yang kalah tetap memiliki hak politik untuk berkompetisi kembali. Justru di situlah kematangan demokrasi diuji: apakah kekuasaan digunakan untuk memperkuat aturan main bersama atau untuk mengubah aturan setelah seseorang berhasil memenangi pertandingan?
Karena itu, kelompok-kelompok yang meminta Prabowo memimpin perubahan radikal perlu menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah mereka benar-benar ingin memperbaiki demokrasi, atau ingin mengubah demokrasi karena merasa sistem yang sekarang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka? Jika tujuan mereka adalah memperbaiki Indonesia, mari bicarakan desain kelembagaan, sistem pemilu, pengawasan kekuasaan, kualitas partai, dan perlindungan hak warga secara terbuka. Tetapi jika yang ditawarkan adalah pengembalian sistem lama tanpa penjelasan tentang risiko konsentrasi kekuasaan, maka gagasan tersebut patut dicurigai sebagai romantisme politik yang tidak belajar dari sejarah. Tidak ada alasan untuk menganggap masa lalu selalu lebih baik hanya karena dibungkus dengan istilah revolusi, restorasi, atau kembali kepada cita-cita pendiri bangsa.
Reformasi bukan barang suci yang tidak boleh dikritik, tetapi juga bukan kesalahan sejarah yang boleh dibuang begitu saja. Ia adalah hasil perjuangan panjang masyarakat Indonesia untuk mengakhiri kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dan membangun sistem yang lebih demokratis. Hasilnya memang belum sempurna. Demokrasi Indonesia masih menghadapi oligarki, korupsi, politik dinasti, dan transaksi kekuasaan. Namun, jalan keluarnya adalah memperkuat demokrasi, bukan memundurkan prinsip-prinsipnya. Prabowo memperoleh kemenangan melalui sistem tersebut. Maka, akan menjadi ironi besar apabila kepemimpinannya justru digunakan untuk mengikis fondasi yang memungkinkan kemenangan itu terjadi. Jangan sampai orang-orang yang menikmati hasil Reformasi berubah menjadi penumpang gelap yang ingin mengembalikan Indonesia ke masa ketika rakyat memiliki ruang yang lebih sempit untuk menentukan arah kekuasaan. Demokrasi boleh diperbaiki, konstitusi boleh disempurnakan, tetapi sejarah Reformasi tidak boleh diputar balik hanya karena sebagian elite politik sedang jatuh cinta kepada romantisme masa lalu. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan