Beritabanten.com – Pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang menyebut telah menggelontorkan dana Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan polemik serius. Persoalan ini tidak lagi sebatas perdebatan mengenai sumber pembiayaan sebuah agenda organisasi, tetapi berkembang menjadi pertanyaan tentang kemungkinan praktik politik uang, dugaan pengondisian suara, dan siapa saja pihak yang mengetahui atau menerima aliran dana tersebut.

Tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta persoalan itu diusut secara menyeluruh. Menurut dia, hal paling penting bukan sekadar memastikan apakah uang Rp70 miliar benar-benar diserahkan, melainkan mengungkap tujuan pemberian, jalur transaksi, serta pihak yang menikmati atau menggunakannya.

Dalam keterangannya kepada Inilah.com, Kamis (19/11/2026), Gus Lilur menyinggung sejumlah nama yang menurutnya perlu diperiksa keterkaitannya dengan dugaan aliran dana tersebut. Nama-nama itu antara lain Fahd, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Gus Lilur menduga terdapat kemungkinan uang dari Fahd diserahkan melalui Arif Sugiyanto sebelum diteruskan kepada Nusron. Namun, ia menegaskan tidak mengetahui secara pasti apakah aliran dana tersebut benar-benar terjadi.

“Mungkin Fahd memberikan uang kepada Arif untuk disampaikan ke Nusron. Saya enggak tahu,” ujar Gus Lilur.

Dugaan Politik Uang Jadi Persoalan Utama

Bagi Gus Lilur, dugaan transaksi yang berkaitan dengan kontestasi Muktamar NU harus ditempatkan dalam kerangka persoalan yang lebih besar, yakni menjaga independensi organisasi dari praktik transaksional.

Ia menilai, apabila dana tersebut memang digunakan untuk memengaruhi pilihan peserta atau mengondisikan dukungan terhadap kandidat tertentu, persoalannya tidak bisa begitu saja disebut sebagai pembiayaan kegiatan organisasi.

Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki kewenangan menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan NU. Karena itu, proses pemilihan dalam forum tersebut semestinya berlangsung berdasarkan pertimbangan organisatoris, kapasitas kepemimpinan, serta aspirasi warga Nahdliyin.

Dugaan jual beli suara atau riswah dalam kontestasi Muktamar sebelumnya telah dilaporkan Gus Lilur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, ia menyampaikan informasi mengenai dugaan pola transaksi dan pengondisian suara.

Gus Lilur juga pernah mengungkapkan adanya sejumlah pengurus cabang NU yang disebut berniat mengembalikan uang yang berkaitan dengan dugaan praktik tersebut agar dapat disita penyidik KPK. Informasi itu, menurut dia, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran bukti.

Pengakuan Fahd Membuka Pusaran Persoalan

Polemik dana Rp70 miliar mencuat setelah Fahd menyampaikan pengakuannya seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026).

Fahd mengklaim penetapan dirinya sebagai tersangka tidak tepat karena uang yang dipersoalkan disebutnya diperuntukkan bagi kepentingan NU. Ia juga menyatakan bahwa dana tersebut berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan Muktamar.

Sebelumnya, Fahd mengaku dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto pada Agustus 2026. Ia menyebut sempat menolak permintaan tersebut, tetapi kemudian memberikan Rp70 miliar yang diklaim sebagai dana talangan atau pinjaman untuk kegiatan Muktamar.

Pengakuan itu memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Jika uang tersebut benar-benar merupakan pinjaman untuk kegiatan organisasi, siapa yang meminta, siapa yang menerima, bagaimana mekanisme penyerahannya, dan apakah terdapat dokumen yang menjelaskan penggunaan dana?

Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah apakah dana tersebut masuk ke rekening kepanitiaan atau justru disalurkan melalui perantara. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting untuk membedakan pembiayaan kegiatan organisasi dari dugaan transaksi yang memiliki kepentingan politik.

Nama Fahd dan Arif Terseret Perkara ATR/BPN

Polemik ini semakin mendapat perhatian karena Fahd dan Arif Sugiyanto juga terseret dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

KPK menetapkan keduanya bersama enam orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dalam keterangannya, KPK menyebut empat tersangka dari kalangan swasta, yakni Fahd, Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Keterkaitan nama-nama tersebut membuat dugaan aliran dana Muktamar semakin menyita perhatian publik. Namun, hubungan yang disebut KPK dalam perkara ATR/BPN tidak serta-merta membuktikan bahwa dana Rp70 miliar berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar NU.

Demikian pula, penyebutan nama Nusron oleh Gus Lilur masih merupakan bagian dari dugaan yang perlu diuji. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang menerima atau terlibat dalam transaksi tersebut tanpa bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.

Karena itu, penyidik perlu memisahkan secara cermat fakta dalam perkara ATR/BPN dengan klaim mengenai pembiayaan Muktamar. Penelusuran harus bertumpu pada dokumen transaksi, keterangan para pihak, komunikasi, serta bukti lain yang dapat menjelaskan perjalanan uang tersebut.

PBNU Membantah Klaim Dana Muktamar

Di tengah berkembangnya polemik, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah klaim bahwa dana Rp70 miliar digunakan untuk penyelenggaraan Muktamar.

Gus Ipul mempertanyakan kapasitas Fahd dalam memberikan keterangan mengenai pembiayaan kegiatan organisasi. Menurut dia, Fahd bukan pengurus NU, panitia pelaksana, maupun peserta Muktamar.

Ia meminta Fahd membuktikan pernyataannya agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar yang justru merugikan nama baik jam’iyah. Bantahan PBNU ini sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan keterangan yang harus dijelaskan melalui fakta dan dokumen.

Di satu sisi, Fahd mengklaim dana tersebut merupakan pinjaman untuk kepentingan Muktamar. Di sisi lain, PBNU membantah adanya penggunaan dana sebagaimana yang disampaikan Fahd. Perbedaan keterangan itu semestinya menjadi pintu masuk bagi penelusuran yang transparan, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.

KPK Diuji Mengurai Jejak Dana

Polemik Rp70 miliar kini menempatkan KPK pada posisi penting untuk menjelaskan duduk perkara. Lembaga antirasuah perlu menelusuri apakah dana yang disebut Fahd memiliki hubungan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani, siapa penerima sebenarnya, serta bagaimana dana tersebut digunakan.

Penelusuran juga perlu menjawab apakah terdapat transaksi yang bertujuan memengaruhi pilihan peserta Muktamar. Jika dugaan itu memiliki bukti, penyidik harus mengungkap pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila klaim tersebut tidak terbukti, penjelasan resmi juga diperlukan agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang merugikan pihak lain.

Lebih jauh, kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola organisasi keagamaan. NU memiliki pengaruh sosial dan moral yang besar di Indonesia. Karena itu, proses pengambilan keputusan dalam organisasi harus dijaga dari kepentingan transaksional yang dapat merusak kepercayaan warga.

Muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah untuk menentukan kepemimpinan dan masa depan organisasi, bukan arena pertarungan modal. Transparansi pembiayaan, akuntabilitas panitia, serta integritas peserta menjadi syarat penting agar legitimasi hasil Muktamar tetap terjaga.

Pada akhirnya, perkara dana Rp70 miliar tidak cukup diselesaikan melalui saling bantah. Publik membutuhkan kejelasan mengenai asal-usul uang, jalur penyerahan, penerima, dan peruntukannya. KPK perlu mengungkap fakta secara objektif, sementara semua pihak harus menghormati proses hukum dan tidak mengubah dugaan menjadi kesimpulan sebelum pembuktian dilakukan.

Kredibilitas NU dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sama-sama dipertaruhkan dalam polemik ini. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com