Prabowo Ingatkan Pejabat Negara: Jabatan Bukan Kekuasaan, Melainkan Amanah Rakyat

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran birokrasi, aparat penegak hukum, TNI, dan Polri untuk terus melakukan evaluasi diri dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Di hadapan para pejabat yang hadir, Prabowo menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan kepada aparatur negara merupakan amanah dari rakyat. Karena itu, kewenangan yang melekat pada jabatan harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan.

“Saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat,” kata Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Peringatan itu juga ditujukan kepada aparat TNI, Polri, dan kejaksaan agar selalu mengingat tanggung jawab besar yang menyertai setiap posisi yang mereka emban.

Dalam tata kelola pemerintahan, introspeksi dipandang sebagai bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Evaluasi terhadap keputusan, tindakan, dan penggunaan kewenangan diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, penguatan integritas aparatur tidak hanya bergantung pada kesadaran individu. Sistem pengawasan yang kuat juga menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun praktik korupsi.

Karena itu, pemerintahan yang baik membutuhkan kombinasi antara moral pejabat dan sistem yang mampu memastikan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif, transparansi kebijakan, mekanisme pengaduan yang aman, serta penegakan aturan secara konsisten.

Pesan Prabowo mengenai pentingnya introspeksi menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana para penyelenggara negara mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan publik. (Red)