Greg Fealy Mengulas Problem Pemerintahan Prabowo: Kabinet Gemuk, Lingkaran Kekuasaan Sempit, dan Risiko Isolasi Presiden

eritabanten.com — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi pertanyaan mendasar mengenai cara kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan strategis dibuat, dan siapa sesungguhnya yang memiliki akses untuk memengaruhi presiden. Sorotan tersebut muncul dalam diskusi Australian Institute of International Affairs (AIIA) bertajuk The Prabowo Presidency: Strategy Expansion, Re-Militarisation and Autocratic Rule. Diskusi ini diperkirakan berlangsung pada 2026, meskipun tanggal persis pelaksanaannya belum berhasil diverifikasi. Greg Fealy, akademisi Australian National University (ANU) yang dikenal sebagai pakar politik Indonesia, dikaitkan dengan pembahasan mengenai konsentrasi kekuasaan, peran militer, dan tantangan demokrasi Indonesia. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak menteri yang duduk di kabinet, melainkan siapa yang benar-benar dapat menyampaikan informasi, memberikan nasihat, dan memengaruhi keputusan kepala negara.

Ironi pertama terletak pada besarnya struktur pemerintahan yang tidak selalu berbanding lurus dengan luasnya akses terhadap presiden. Kabinet yang besar, koalisi politik yang mencakup hampir seluruh kekuatan partai besar, serta banyaknya pejabat yang secara formal berada dalam pemerintahan semestinya menyediakan saluran informasi yang beragam. Namun, apabila akses langsung kepada presiden hanya dinikmati oleh segelintir orang, struktur yang besar itu berpotensi kehilangan fungsi substantifnya. Menteri bisa memiliki jabatan, anggaran, dan kewenangan administratif, tetapi belum tentu memiliki pengaruh terhadap keputusan strategis. Dalam keadaan demikian, kabinet berisiko berubah menjadi struktur pelaksana keputusan yang ditentukan oleh lingkaran terbatas di sekitar presiden, bukan forum deliberasi yang memungkinkan perbedaan pandangan diuji sebelum kebijakan dijalankan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep gatekeeper politics, yakni politik penjaga gerbang. Dalam pemerintahan yang sangat berpusat pada seorang pemimpin, orang-orang yang mengatur jadwal pertemuan, menyaring laporan, mengendalikan komunikasi, dan menentukan siapa yang dapat menghadap kepala negara memperoleh posisi strategis yang melampaui jabatan formal mereka. Mereka tidak harus menjadi pengambil keputusan terakhir untuk memiliki pengaruh besar. Cukup dengan menentukan informasi apa yang sampai kepada presiden, kapan informasi itu disampaikan, dan siapa yang memperoleh kesempatan menjelaskan persoalan secara langsung, para penjaga gerbang dapat ikut membentuk persepsi pemimpin terhadap situasi politik. Karena itu, kekuasaan tidak hanya berada pada orang yang menandatangani keputusan, tetapi juga pada mereka yang menentukan pilihan informasi yang tersedia sebelum keputusan dibuat.

Dalam rangkuman pembahasan Greg Fealy yang beredar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya disebut sebagai salah satu figur penting dalam lingkaran akses tersebut. Posisi Teddy menjadi perhatian karena sekretaris kabinet berada di persimpangan komunikasi antara presiden dan jajaran pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai peran Teddy sebagai penjaga akses presiden juga muncul dalam pemberitaan media. Namun, penting membedakan laporan media tentang jalur komunikasi di Istana dari pernyataan spesifik Fealy dalam diskusi AIIA. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga digambarkan dalam rangkuman tersebut sebagai dua tokoh yang memiliki kedekatan dan akses penting kepada Prabowo, dengan latar belakang jaringan serta orientasi politik yang berbeda. Klaim mengenai persaingan di antara mereka, termasuk dugaan pertarungan pengaruh yang dikaitkan dengan jaringan militer dan kepolisian, tetap perlu diverifikasi melalui rekaman lengkap atau sumber independen.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan apa yang dalam kajian kepemimpinan disebut presidential isolation atau isolasi presiden. Kondisi ini terjadi ketika seorang pemimpin secara formal memiliki kewenangan sangat luas, tetapi semakin jauh dari informasi yang beragam, kritik yang jujur, dan koreksi dari lingkungan di sekitarnya. Dalam rangkuman diskusi tersebut, Fealy dikaitkan dengan penilaian bahwa orang-orang di sekitar Prabowo cenderung berhati-hati menyampaikan kabar buruk karena khawatir terhadap reaksi presiden. Apabila pola ini benar-benar terjadi secara sistematis, dampaknya tidak berhenti pada persoalan komunikasi personal. Presiden berpotensi menerima gambaran situasi yang lebih baik daripada kenyataan, sementara masalah pelaksanaan kebijakan, konflik birokrasi, penyimpangan anggaran, dan keluhan masyarakat terlambat memperoleh perhatian. Pemerintahan pun dapat terlihat kuat di permukaan, tetapi kehilangan salah satu syarat terpenting bagi pengambilan keputusan yang berkualitas: kemampuan mendengar informasi yang tidak menyenangkan.

Teori principal-agent membantu menjelaskan mengapa keadaan tersebut berbahaya. Dalam hubungan ini, presiden bertindak sebagai pemberi mandat atau principal, sedangkan menteri, pejabat, dan birokrasi merupakan pelaksana mandat atau agents. Presiden membutuhkan informasi dari para pelaksana untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan. Namun, para agen memiliki kepentingan sendiri, termasuk mempertahankan jabatan, akses terhadap sumber daya, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Jika menyampaikan kabar buruk dianggap berisiko, mereka memiliki insentif untuk menyaring informasi, menonjolkan keberhasilan, atau menghindari laporan yang dapat menimbulkan konflik. Pada saat yang sama, presiden yang hanya menerima informasi melalui lingkaran terbatas menjadi semakin bergantung kepada pihak yang mengendalikan saluran komunikasi tersebut. Akibatnya, semakin besar kewenangan presiden, semakin besar pula potensi kesenjangan antara keputusan di pusat dan kenyataan di lapangan.

Masalah itu menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan teori personalist rule, yaitu pola kekuasaan yang semakin bertumpu pada figur pemimpin dan hubungan personal dibandingkan prosedur serta institusi yang independen. Dalam pemerintahan yang terpersonalisasi, loyalitas kepada pemimpin dapat lebih menentukan daripada kapasitas teknokratis, sedangkan kritik berisiko dipersepsikan sebagai ketidaksetiaan. Koalisi yang luas pun tidak otomatis menjadi mekanisme pengawasan. Partai-partai mungkin memilih mempertahankan akses terhadap jabatan dan sumber daya pemerintahan daripada mengambil risiko berseberangan dengan presiden. Situasi ini menciptakan paradoks: semakin luas koalisi kekuasaan, semakin sedikit pula kekuatan politik yang memiliki insentif untuk menjalankan fungsi oposisi secara efektif. Dalam konteks tersebut, istilah kecenderungan otokratis harus dipahami sebagai penilaian atas pola dan arah pemerintahan, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh karakteristik rezim otoriter telah terbukti terpenuhi.

Perhatian terhadap kemungkinan suksesi juga muncul dalam rangkuman pembahasan tersebut, terutama melalui pertanyaan mengenai kesiapan politik apabila presiden mendadak tidak mampu menjalankan tugasnya. Penilaian bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki daya pikat politik yang sebanding dengan Prabowo merupakan evaluasi politik yang perlu dibedakan dari ketentuan konstitusional. Dalam sistem presidensial Indonesia, Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, wakil presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Artinya, suksesi tidak semata-mata bergantung pada popularitas, kedekatan personal, atau kemampuan membangun jaringan elite. Ia juga ditentukan oleh konstitusi, dukungan politik, kapasitas pemerintahan, dan kemampuan membangun legitimasi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah wakil presiden memiliki daya tarik elektoral, melainkan apakah institusi negara dan koalisi pemerintahan mampu memastikan kesinambungan kekuasaan tanpa krisis politik.

Sementara itu, pembicaraan mengenai kesehatan Prabowo perlu ditempatkan pada batas yang jelas antara informasi terverifikasi dan spekulasi. Klaim mengenai kondisi fisik, pengobatan, atau kemungkinan presiden meninggal dunia tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan rangkuman diskusi dan tidak semestinya disajikan sebagai fakta medis. Namun, dari sudut pandang kelembagaan, diskusi mengenai kesinambungan pemerintahan tetap sah dan penting. Negara tidak boleh menggantungkan stabilitasnya pada asumsi bahwa seorang pemimpin akan selalu sehat, selalu tersedia, dan selalu mampu mengambil keputusan. Sistem pemerintahan yang matang harus memiliki mekanisme suksesi, pembagian kewenangan, dokumentasi keputusan, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan baik tanpa bergantung pada akses pribadi kepada satu orang. Justru di sinilah ukuran kekuatan institusi diuji: apakah negara tetap dapat bekerja ketika pusat kekuasaan menghadapi keadaan darurat.

Pada akhirnya, persoalan terbesar dari fenomena gatekeeper politics bukanlah siapa yang paling dekat dengan Prabowo, siapa yang paling sering berada di Istana, atau siapa yang paling berpengaruh dalam percakapan elite. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah mekanisme pemerintahan menyediakan ruang bagi informasi yang jujur, kritik yang konstruktif, pengawasan yang efektif, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Presiden membutuhkan orang-orang yang mampu menyampaikan kenyataan tanpa takut kehilangan jabatan, sementara menteri dan partai koalisi harus tetap memiliki tanggung jawab institusional, bukan sekadar kewajiban menjaga hubungan personal. Parlemen, pers, masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan juga harus dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan yang melemahkan independensi.

Sorotan yang dikaitkan dengan Greg Fealy, sebagaimana dirangkum dalam bahan yang beredar, pada akhirnya membuka pertanyaan penting mengenai masa depan tata kelola pemerintahan Prabowo: apakah kabinet yang besar benar-benar menjadi pusat koordinasi kebijakan, atau hanya menjadi struktur luas yang mengelilingi lingkaran kekuasaan yang sempit? Apakah kedekatan personal membantu presiden mengambil keputusan yang lebih baik, atau justru berpotensi menciptakan sumbatan informasi dan ketergantungan kepada para penjaga gerbang? Jawabannya perlu dicari melalui bukti tentang proses pengambilan keputusan, transparansi kebijakan, efektivitas pengawasan, dan hasil pemerintahan. Sebab, ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan bukan seberapa banyak orang yang menyatakan loyalitas kepada presiden, melainkan seberapa kuat institusi negara bekerja, seberapa terbuka pemerintah menerima koreksi, dan seberapa jauh kekuasaan tetap tunduk pada aturan demokrasi.

Sumber awal: Australian Institute of International Affairs (AIIA), diskusi The Prabowo Presidency: Strategy Expansion, Re-Militarisation and Autocratic Rule.

Tautan video: https://www.youtube.com/watch?v=ULfhRVtXWmg

Catatan redaksi: Diskusi tersebut diperkirakan berlangsung pada 2026, tetapi tanggal persis pelaksanaan maupun tanggal publikasi video belum terverifikasi. Rincian pernyataan lisan perlu dicocokkan dengan rekaman lengkap sebelum dikutip sebagai pernyataan langsung Greg Fealy. Analisis teoritis dalam tulisan ini merupakan pengembangan atas isu-isu yang dirangkum, bukan seluruhnya kutipan atau kesimpulan yang dapat diatribusikan langsung kepadanya. (Red)