Survei IPO: Elektabilitas Prabowo Merosot, Dedi Mulyadi Menguat—Sinyal Pergeseran Preferensi Pemilih Menuju Pilpres 2029

Beritabanten.com – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada 24 Oktober 2026 memberikan sinyal penting mengenai perubahan peta elektoral menjelang Pemilihan Presiden 2029. Dalam simulasi terbuka atau top of mind, elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 14,5 persen, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 33,7 persen. Hasil tersebut memperlihatkan perubahan yang cukup tajam dibandingkan survei IPO sebelumnya pada 27 Juli–3 Agustus 2026, ketika Prabowo masih menempati posisi teratas dengan 23,4 persen, diikuti Dedi Mulyadi sebesar 21,7 persen. Dalam kurun sekitar dua bulan, elektabilitas Prabowo turun 8,9 poin persentase, sedangkan Dedi meningkat 12 poin persentase. Perubahan ini bukan sekadar pertukaran posisi dalam tabel survei, melainkan perkembangan yang layak dikaji untuk memahami dinamika preferensi politik masyarakat Indonesia. (Sumber: IPO, 24 Oktober 2026; laporan hasil survei).

Secara elektoral, penurunan tersebut dapat dibaca melalui teori retrospective voting yang dikembangkan dalam kajian perilaku pemilih, antara lain melalui pemikiran Morris Fiorina. Teori ini menjelaskan bahwa pemilih dapat mengevaluasi pemerintah berdasarkan pengalaman dan penilaian mereka terhadap kinerja petahana. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah belum cukup berhasil menjawab persoalan yang mereka anggap penting, dukungan politik terhadap pemimpin yang sedang berkuasa berpotensi melemah. Dalam konteks Prabowo, penurunan elektabilitas dapat menjadi indikasi bahwa sebagian pemilih mulai mengevaluasi kembali posisi politiknya setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan. Namun, survei elektabilitas saja tidak membuktikan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah merupakan penyebab langsung penurunan tersebut. Kesimpulan demikian memerlukan data tambahan mengenai kepuasan terhadap presiden, penilaian atas kebijakan ekonomi, kondisi kehidupan rumah tangga, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, serta persepsi terhadap penegakan hukum.

Perspektif berikutnya dapat dijelaskan melalui teori valence politics, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya persepsi pemilih terhadap kompetensi, kemampuan memimpin, integritas, dan kapasitas seorang kandidat dalam menyelesaikan persoalan publik. Dalam persaingan elektoral, status sebagai presiden petahana memberikan keuntungan berupa visibilitas nasional dan akses komunikasi politik yang luas. Akan tetapi, keuntungan tersebut tidak otomatis menjamin tingginya elektabilitas. Ketika publik mulai memberikan perhatian lebih besar kepada figur alternatif, popularitas petahana dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kenaikan elektabilitas Dedi Mulyadi dari 21,7 persen menjadi 33,7 persen menunjukkan bahwa namanya semakin kuat muncul dalam preferensi spontan responden. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah peningkatan tersebut terutama didorong oleh persepsi atas kinerja pemerintahan daerah, gaya komunikasi politik, pemberitaan media, aktivitas di ruang digital, atau faktor lainnya. Penjelasan kausal membutuhkan pengukuran khusus terhadap faktor-faktor tersebut.

Perubahan ini juga dapat dikaji melalui konsep issue ownership dan personalisasi politik. Dalam politik elektoral kontemporer, pemilih tidak selalu menentukan pilihan berdasarkan afiliasi partai atau ideologi semata. Mereka juga dapat membangun kedekatan dengan figur yang dinilai mampu merepresentasikan persoalan, aspirasi, dan pengalaman keseharian masyarakat. Tokoh yang berhasil membangun citra dekat dengan warga, mudah dikenali, serta konsisten mengomunikasikan isu-isu publik berpotensi memperoleh keuntungan dalam kompetisi perhatian politik. Dalam kasus Dedi Mulyadi, kenaikan elektabilitasnya layak menjadi dasar untuk meneliti apakah karakter komunikasi, visibilitas media, dan persepsi atas kepemimpinannya turut memperluas basis dukungan. Namun, angka survei itu sendiri belum cukup untuk menyimpulkan bahwa satu faktor tertentu merupakan penentu utama keberhasilannya.

Hal yang paling menarik adalah bahwa perubahan tersebut tidak hanya tampak dalam simulasi terbuka. Dalam simulasi tertutup IPO, ketika responden diberikan daftar nama tokoh, Dedi Mulyadi memperoleh 32 persen, sedangkan Prabowo meraih 18,4 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 12,6 persen. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa keunggulan Dedi dalam survei Oktober tidak terbatas pada kemampuan namanya muncul secara spontan dalam ingatan responden. Ia juga memperoleh dukungan lebih tinggi ketika pilihan kandidat disajikan secara langsung. Kendati demikian, simulasi terbuka dan tertutup mengukur respons dalam kondisi pertanyaan yang berbeda. Top of mind lebih dekat dengan keteringatan spontan terhadap figur, sedangkan simulasi tertutup menunjukkan pilihan responden ketika alternatif telah ditentukan. Keduanya memberikan informasi yang saling melengkapi, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran yang sepenuhnya identik dengan perilaku pemilih pada hari pemungutan suara.

Dari perspektif teori political representation, pergeseran ini juga mengundang pertanyaan mengenai hubungan antara kepemimpinan nasional dan harapan masyarakat terhadap figur alternatif. Pemilih dapat membedakan antara dukungan kepada partai politik, penilaian terhadap pemerintahan, dan preferensi terhadap calon presiden. Karena itu, dukungan terhadap partai pendukung pemerintah tidak selalu bergerak searah dengan elektabilitas presidennya. Sebuah partai dapat mempertahankan basis pemilihnya, sementara figur yang diasosiasikan dengannya mengalami penurunan dukungan personal. Sebaliknya, seorang tokoh dapat memperoleh perhatian elektoral yang meningkat tanpa harus terlebih dahulu memiliki mesin partai nasional yang dominan. Oleh sebab itu, dinamika antara Prabowo dan Dedi Mulyadi perlu dibaca sebagai persaingan figur yang masih berkembang, bukan sebagai bukti final bahwa konfigurasi koalisi maupun basis partai pada Pilpres 2029 telah berubah.

Meski demikian, terdapat batas metodologis yang perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan bahwa penurunan elektabilitas Prabowo merupakan tren yang telah mapan. IPO menyebut survei Oktober melibatkan 1.200 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,9 persen. Angka tersebut merupakan gambaran ketidakpastian sampling menurut asumsi metodologis tertentu, bukan jaminan bahwa setiap perubahan antarsurvei pasti signifikan secara statistik. Perbandingan yang kuat juga perlu memastikan konsistensi instrumen, redaksi pertanyaan, populasi sasaran, prosedur pengumpulan data, serta pembobotan responden di kedua periode. Selain itu, dua titik pengukuran hanya cukup untuk menunjukkan perubahan antara dua periode, belum cukup untuk memastikan bahwa penurunan tersebut akan berlangsung terus-menerus sampai 2029.

Pada akhirnya, hasil survei IPO Oktober 2026 menunjukkan bahwa posisi elektoral Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dua bulan sebelumnya. Penurunan dari 23,4 persen menjadi 14,5 persen, bersamaan dengan kenaikan Dedi Mulyadi dari 21,7 persen menjadi 33,7 persen, merupakan sinyal yang patut diperhatikan dalam membaca perubahan preferensi politik masyarakat. Melalui perspektif retrospective voting, valence politics, issue ownership, dan representasi politik, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai kemungkinan hasil interaksi antara evaluasi terhadap petahana, persepsi mengenai kompetensi kepemimpinan, serta menguatnya figur alternatif. Namun, penjelasan mengenai penyebabnya harus tetap terbuka terhadap pengujian empiris. Kesimpulan yang paling proporsional bukanlah bahwa Prabowo telah kehilangan peluang elektoral, melainkan bahwa keunggulannya tidak dapat diasumsikan bertahan dengan sendirinya. Jika pola ini terkonfirmasi dalam survei-survei berikutnya, perubahan tersebut dapat menjadi salah satu indikator penting bagi persaingan menuju Pilpres 2029. (Red)