Beritabanten.com – Memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik berpotensi membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Dalam berbagai kajian politik dan ekonomi, kondisi tersebut dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan, stabilitas sosial, hingga iklim investasi.
Apabila masyarakat menilai kondisi ekonomi dan politik sama-sama memburuk, sementara situasi yang dirasakan sehari-hari juga belum menunjukkan perbaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah umumnya ikut mengalami penurunan. Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilu, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya.
Penurunan kepercayaan tersebut juga dapat meningkatkan ketidakpuasan sosial. Ketika daya beli melemah, lapangan kerja sulit diperoleh, dan masyarakat merasa pemerintah belum mampu mengatasi persoalan yang ada, ruang bagi kritik publik cenderung semakin besar. Bentuknya dapat berupa diskusi di media sosial, penyampaian aspirasi, hingga aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, dinamika politik juga dapat berubah. Partai politik maupun tokoh-tokoh dalam koalisi pemerintahan umumnya mencermati perkembangan opini publik. Ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintah menurun, sebagian elite politik dapat melakukan reposisi, baik dengan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah maupun menyiapkan strategi politik menjelang agenda pemilu berikutnya.
Persepsi negatif juga berpotensi memengaruhi dunia usaha. Selain mempertimbangkan indikator ekonomi, pelaku usaha dan investor biasanya memperhatikan stabilitas politik, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan. Apabila ketidakpastian meningkat, sebagian pelaku usaha dapat menunda keputusan investasi sehingga pemulihan ekonomi berlangsung lebih lambat.
Dalam teori ekonomi politik, kondisi tersebut dapat membentuk negative feedback loop atau lingkaran umpan balik negatif. Ketika persepsi terhadap ekonomi memburuk, tingkat kepuasan terhadap pemerintah ikut menurun. Penurunan kepercayaan publik kemudian dapat membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lebih menantang, yang pada akhirnya berpotensi kembali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Pola serupa terlihat dalam hasil Survei Nasional SMRC periode 5–19 Juli 2026. Survei tersebut mencatat penilaian positif terhadap kondisi ekonomi nasional sebesar 15,7 persen, sementara penilaian positif terhadap kondisi politik berada di angka 13,5 persen. Pada saat yang sama, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 51,1 persen.
SMRC juga menunjukkan adanya korelasi yang sangat tinggi antara evaluasi terhadap kondisi makro dan tingkat kepuasan terhadap presiden. Meski demikian, korelasi tersebut tidak serta-merta membuktikan hubungan sebab-akibat karena persepsi publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi rumah tangga, dinamika politik, hingga efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah.
Apabila tren persepsi negatif terus berlanjut tanpa adanya perbaikan yang dirasakan masyarakat, pemerintah berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi membaik, kesempatan kerja meningkat, daya beli pulih, dan kebijakan pemerintah dinilai efektif, persepsi masyarakat terhadap kondisi politik maupun tingkat kepuasan terhadap pemerintah juga berpeluang mengalami perbaikan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa opini publik dapat berubah relatif cepat ketika masyarakat mulai merasakan perubahan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan