Pelatihan Calon Manajer Kopdes Rp1 Triliun Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Pastikan Manfaat Nyata

Beritabanten.com – Anggaran pelatihan pendidikan bela negara bagi 35.476 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih yang mencapai sekitar Rp1,064 triliun menjadi perhatian publik.

Anggaran tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana di Jakarta, Kamis (30/7/2026). Program pelatihan itu berlangsung selama 45 hari dengan rata-rata biaya sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta.

Pemerintah menilai pelatihan tersebut diperlukan untuk membentuk calon pengelola koperasi desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan organisasi ekonomi masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih sendiri diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Karena itu, keberadaan manajer yang memiliki kemampuan pengelolaan usaha dinilai menjadi faktor penting agar koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi mampu berkembang secara mandiri.

Meski demikian, besarnya nilai anggaran dan pelaksanaan pelatihan melalui Kementerian Pertahanan memunculkan sejumlah pertanyaan. Publik menyoroti kesesuaian antara materi pendidikan bela negara dengan kebutuhan utama pengelola koperasi yang lebih banyak berkaitan dengan kemampuan bisnis dan tata kelola ekonomi.

Sejumlah aspek yang dinilai penting untuk diperhatikan antara lain kemampuan mengelola keuangan, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengadaan barang, serta sistem pengawasan koperasi.

Pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata setelah para calon manajer kembali menjalankan tugasnya di desa.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari perkembangan koperasi, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan koperasi mengelola usaha secara transparan dan profesional.

Selain itu, penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar juga menuntut adanya evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi program. Pemerintah perlu memastikan bahwa biaya pelatihan yang dikeluarkan memberikan manfaat terbaik dibandingkan alternatif pembinaan lainnya.

Meski penguatan koperasi desa dinilai sebagai langkah penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, desain kebijakan tetap menjadi faktor utama. Program besar harus didukung oleh sistem yang tepat, lembaga yang sesuai, serta sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan mengelola usaha.

Pada akhirnya, keberhasilan Kopdes tidak ditentukan oleh banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan dari kemampuan mereka membangun koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. (Rez)