Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakorda) BAZNAS se-Jawa Barat di Bandung, Kamis (19/11/2026).
KDM menegaskan, BAZNAS harus menjadi ruang pengaduan sekaligus pelayanan sosial yang dapat dijangkau masyarakat. Setiap persoalan yang dilaporkan warga perlu diverifikasi agar penanganannya tepat sasaran dan tidak berhenti pada pendataan semata.
“BAZNAS harus menjadi ruang layanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani,” ujar KDM.
Menurutnya, zakat memiliki kekuatan besar untuk membangun kepedulian sosial dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Potensi dana umat harus dikelola secara optimal agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dapat membantu mereka yang membutuhkan.
Karena itu, KDM berharap Rakorda menjadi momentum bagi para amilin dan pengelola BAZNAS untuk memperkuat kepeloporan, profesionalisme, serta keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
KDM Minta Layanan Zakat Menjangkau Seluruh Daerah
Penegasan KDM memperlihatkan pentingnya memperkuat jaringan pelayanan BAZNAS hingga ke tingkat daerah. Persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani hanya melalui program yang bersifat administratif.
BAZNAS perlu membangun sistem kerja yang mampu mengenali persoalan di lapangan, memverifikasi kebutuhan penerima manfaat, serta memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, zakat dapat berfungsi lebih luas sebagai instrumen pemberdayaan dan perlindungan sosial. Kehadiran BAZNAS juga diharapkan semakin dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan penanganan cepat.
Sodik Mudjahid Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menegaskan pentingnya memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kementerian, lembaga, organisasi profesi, hingga perusahaan swasta.
Menurut Sodik, hubungan kelembagaan yang kuat antara BAZNAS dan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pengembangan program zakat. Sinergi tersebut memungkinkan program BAZNAS terintegrasi dengan prioritas pembangunan dan penanganan persoalan sosial di daerah.
“BAZNAS kabupaten, kota, dan provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan kepala daerah itu percepatannya luar biasa. Karena itu, kolaborasi UPZ dengan dinas-dinas dan unit kerja lain, termasuk perusahaan swasta, harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Sodik berharap seluruh jajaran BAZNAS di Jawa Barat semakin memperkuat profesionalisme dan integrasi program dengan pemerintah daerah. Salah satu fokus pentingnya adalah mendukung penanganan kemiskinan ekstrem serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan kerja bersama.
Zakat Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Rakorda tersebut turut dihadiri Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan serta jajaran pimpinan BAZNAS se-Jawa Barat.
Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan langkah pengelolaan zakat, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
BAZNAS diharapkan tidak hanya dikenal sebagai lembaga penghimpun dana umat, tetapi juga menjadi institusi yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sodik menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, pelayanan yang mudah dijangkau, serta program yang benar-benar memberikan manfaat.
BAZNAS harus menjadi lembaga yang diingat, dipercaya, dijangkau, dicintai, dan dibanggakan umat. Capaian tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan zakat berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan penerima manfaat.
Melalui penguatan kolaborasi dan pelayanan hingga tingkat daerah, zakat diharapkan semakin berperan sebagai kekuatan sosial untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan, dan membangun kemandirian masyarakat. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan