Elite Makin Dekat Kekuasaan, Rakyat Makin Sulit Masuk

Beritabanten.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia pada 7 Agustus 2026 bahwa pemimpin lahir dari kesulitan kembali menjadi perhatian. Kalimat tersebut terdengar kuat karena pengalaman hidup memang kerap dianggap membentuk ketangguhan dan kepekaan seorang pemimpin.

Namun, persoalan politik Indonesia hari ini bukan semata soal siapa yang pernah mengalami kesulitan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem politik masih memberikan kesempatan yang sama bagi orang yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.

Di tengah berkembangnya dinasti politik dan kuatnya jaringan elite, akses menuju jabatan strategis sering kali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan. Nama keluarga, modal ekonomi, jaringan sosial, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan ikut menjadi modal penting.

Demokrasi memang tetap menyediakan pemilu sebagai ruang kompetisi. Namun dalam praktiknya, tidak semua peserta memasuki arena dengan titik awal yang sama.

Mereka yang berasal dari keluarga politik atau kelompok ekonomi kuat memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, jaringan, sumber daya, hingga panggung politik. Sementara masyarakat dari kelompok biasa harus menempuh jalan yang jauh lebih panjang untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Dalam sosiologi politik, kondisi tersebut dikenal sebagai reproduksi elite. Kekuasaan tidak sepenuhnya berpindah kepada kelompok baru, tetapi terus berputar di antara kelompok yang memiliki modal ekonomi, sosial, dan politik.

Di sinilah gagasan meritokrasi menghadapi ujian.

Meritokrasi seharusnya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencapai posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi. Tetapi ketika akses menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, kompetisi politik berisiko berubah menjadi persaingan antarjaringan elite.

Bukan berarti setiap anak elite tidak memiliki kemampuan. Banyak di antara mereka mungkin memang kompeten dan layak menduduki jabatan publik.

Begitu pula seseorang yang berasal dari keluarga sederhana tidak otomatis menjadi pemimpin yang lebih baik.

Persoalannya terletak pada sistem yang harus memastikan bahwa keduanya memiliki kesempatan yang adil untuk berkompetisi.

Jika biaya politik terlalu tinggi, partai politik lebih mengutamakan popularitas dan modal, sementara jaringan kekuasaan menjadi pintu masuk utama, maka masyarakat biasa akan semakin sulit menembus lingkaran politik.

Dampaknya bukan hanya pada siapa yang mendapatkan jabatan, tetapi juga pada kualitas kebijakan.

Pemimpin yang jauh dari pengalaman kehidupan masyarakat bawah berpotensi memiliki jarak dalam memahami persoalan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, biaya pendidikan, hingga persoalan pelayanan publik dapat terlihat berbeda ketika dipandang dari ruang kekuasaan.

Karena itu, pengalaman hidup memang penting, tetapi tidak cukup hanya dijadikan narasi.

Yang lebih penting adalah memastikan sistem politik membuka jalan bagi munculnya pemimpin dengan latar belakang yang beragam.

Demokrasi tidak seharusnya hanya memungkinkan rakyat memilih di antara nama-nama yang sudah tersedia. Demokrasi juga harus memberi kesempatan kepada orang baru untuk masuk, bersaing, dan memperoleh kepercayaan publik.

Jika kekuasaan terus berputar di lingkaran yang sama, demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural. Pemilu tetap digelar dan jabatan tetap berganti.

Namun secara substantif, pilihan masyarakat dapat menjadi semakin sempit.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan apakah seorang pemimpin pernah hidup susah atau lahir dari keluarga berada.

Pertanyaannya adalah apakah sistem politik Indonesia masih mampu melahirkan pemimpin dari luar lingkar kekuasaan.

Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang pergantian orang di kursi kekuasaan, tetapi juga tentang terbukanya pintu bagi siapa pun yang memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan masyarakat untuk masuk ke dalamnya. (Red)