Mampukah Indonesia Menyalip Ekonomi Jerman, Inggris, dan Prancis? Ini Syaratnya

Beritabanten.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia berpeluang memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan Jerman, Inggris, dan Prancis dalam 25 tahun ke depan memantik perhatian banyak kalangan.

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan tersebut merupakan sebuah proyeksi jangka panjang yang bergantung pada berbagai prasyarat pembangunan, bukan sebuah kepastian yang akan terjadi secara otomatis.

Dalam ilmu ekonomi, proyeksi pertumbuhan hingga beberapa dekade ke depan selalu dibangun di atas asumsi mengenai laju investasi, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, kondisi demografi, stabilitas politik, hingga dinamika ekonomi global.

Karena itu, peluang Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia terbuka lebar, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan berbagai reformasi pembangunan.

Secara teoritis, peluang tersebut memiliki landasan akademik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikembangkan Robert Solow menjelaskan bahwa negara berkembang memiliki potensi tumbuh lebih cepat dibandingkan negara maju karena masih memiliki ruang yang luas untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi, akumulasi modal, adopsi teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Konsep ini dikenal sebagai economic convergence atau konvergensi ekonomi.

Indonesia dinilai memiliki sejumlah modal dasar untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, luasnya pasar domestik, serta kekayaan sumber daya alam menjadi faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara optimal.

Namun, teori Solow juga menegaskan bahwa konvergensi ekonomi tidak berlangsung secara otomatis. Pertumbuhan jangka panjang tetap bergantung pada kemampuan suatu negara meningkatkan produktivitas, memperkuat inovasi, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat meskipun didukung jumlah penduduk yang besar.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori New Institutional Economics yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi Douglass North. Menurutnya, kualitas institusi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Kepastian hukum, birokrasi yang efektif, rendahnya tingkat korupsi, perlindungan hak kepemilikan, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejarah menunjukkan tidak sedikit negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan populasi besar, tetapi gagal menjadi negara maju karena lemahnya institusi dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, besarnya investasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti reformasi kelembagaan yang konsisten.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan yang dikenal dalam ekonomi pembangunan sebagai middle-income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Kondisi ini terjadi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi kemudian pertumbuhannya melambat sehingga gagal mengejar negara-negara maju. Bank Dunia maupun Asian Development Bank telah lama mengingatkan bahwa jebakan tersebut umumnya terjadi akibat rendahnya inovasi, produktivitas, dan daya saing industri.

Apabila mampu mempercepat transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi, memperkuat riset dan inovasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki produktivitas tenaga kerja, Indonesia memiliki peluang keluar dari jebakan tersebut dan melanjutkan pertumbuhan menuju negara maju.

Dari sisi ukuran ekonomi, peluang Indonesia melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis memang lebih besar apabila menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana digunakan dalam sejumlah proyeksi lembaga internasional. Namun apabila menggunakan ukuran PDB nominal, tantangan yang dihadapi akan jauh lebih besar karena dipengaruhi nilai tukar, produktivitas, serta tingkat pendapatan per kapita.

Pada akhirnya, pernyataan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai visi pembangunan jangka panjang yang memerlukan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Besar kecilnya ekonomi Indonesia 25 tahun mendatang tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka PDB, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sumber daya manusia yang unggul, memperkuat daya saing industri, mengembangkan teknologi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas. Dengan fondasi tersebut, peluang Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia akan semakin terbuka. (Red)