Ketika Persepsi Ekonomi Memburuk, Pemerintah Diuji Membuktikan Kinerja Nyata

Beritabanten.com – Angka-angka ekonomi kerap menjadi bahasa utama pemerintah dalam menjelaskan keberhasilan pembangunan. Namun, hasil Survei Nasional SMRC periode 5–19 Juli 2026 menunjukkan bahwa ada bahasa lain yang tidak kalah penting: pengalaman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Survei tersebut mencatat, sebanyak 45,8 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hanya 19,7 persen yang merasa kondisi ekonomi membaik. Perubahan persepsi ini terlihat tajam dalam kurun sembilan bulan, ketika penilaian positif turun dari 45,2 persen menjadi 19,7 persen, sedangkan persepsi negatif meningkat dari 18,5 persen menjadi 45,8 persen.

Lonjakan persepsi negatif tersebut menunjukkan adanya jarak antara capaian ekonomi yang disampaikan melalui indikator makro dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, daya beli yang melemah, atau sulitnya memperoleh peluang ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi menjadi tidak cukup untuk membangun keyakinan publik.

Dalam perspektif teori legitimasi yang dikemukakan David Beetham, kekuasaan pemerintah tidak hanya mendapatkan legitimasi dari proses politik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kinerja yang dipercaya masyarakat. Ketika masyarakat mulai menilai kondisi ekonomi memburuk, maka legitimasi berbasis kinerja atau performance legitimacy ikut menghadapi tekanan.

Artinya, keberhasilan pemerintah tidak lagi hanya dinilai dari laporan pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun stabilitas fiskal, tetapi dari pertanyaan yang lebih sederhana: apakah masyarakat merasakan kehidupan mereka menjadi lebih baik?

Fenomena ini juga dapat dilihat melalui teori retrospective voting yang diperkenalkan Morris Fiorina. Teori tersebut menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mengevaluasi pemerintah berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Ketika kebutuhan sehari-hari semakin berat, kesempatan kerja sulit, atau daya beli menurun, penilaian publik terhadap pemerintah dapat berubah meskipun pemerintah menunjukkan berbagai capaian ekonomi makro.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka ekonomi semata. Ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan narasi bahwa ekonomi tetap tumbuh. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah dan bawah yang paling merasakan perubahan biaya hidup.

Survei SMRC ini menjadi pengingat bahwa persepsi publik merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Persepsi bukan sekadar opini, melainkan refleksi dari pengalaman sosial dan ekonomi masyarakat.

Apabila jarak antara narasi pemerintah dan pengalaman warga semakin lebar, kepercayaan publik berpotensi ikut menurun. Sebaliknya, apabila masyarakat mulai merasakan peningkatan daya beli, terbukanya lapangan kerja, dan membaiknya kesejahteraan rumah tangga, persepsi terhadap pemerintah juga dapat berubah.

Pada akhirnya, hampir separuh masyarakat yang menilai ekonomi memburuk bukan hanya angka dalam tabel survei. Itu adalah sinyal bahwa pemerintah perlu membuktikan kinerja ekonomi melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (Red)