Kelompok Rentan Miskin Jadi Tantangan Baru, Angka Kemiskinan Turun Belum Cerminkan Ketahanan Ekonomi

Beritabanten.com – Penurunan angka kemiskinan nasional tidak serta-merta menandakan seluruh masyarakat telah memiliki kondisi ekonomi yang kuat. Di balik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa pada September 2025, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Dibandingkan Maret 2025 yang mencatat angka kemiskinan 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, terjadi penurunan sekitar 490 ribu penduduk miskin. Namun, dalam kajian ekonomi pembangunan, perhatian kini tidak hanya tertuju pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada besarnya kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Kelompok ini dikenal sebagai vulnerable group atau kelompok rentan. Mereka tidak lagi dikategorikan miskin berdasarkan ukuran BPS, tetapi belum memiliki pendapatan yang stabil maupun perlindungan ekonomi yang memadai. Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau perlambatan ekonomi dapat dengan cepat mendorong mereka kembali ke bawah garis kemiskinan.

Salah satu kelompok rentan terbesar berasal dari pekerja sektor informal. Mereka meliputi pedagang kecil, buruh harian, pengemudi transportasi, pekerja lepas, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro. Meski memiliki pekerjaan, sebagian besar bergantung pada pendapatan harian yang fluktuatif dan belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem jaminan sosial.

Dalam teori ekonomi pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata kurangnya lapangan kerja, tetapi juga kualitas pekerjaan. Banyak masyarakat bekerja, namun produktivitas dan pendapatannya masih rendah sehingga sulit membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kelompok petani kecil dan nelayan juga dinilai masih menghadapi kerentanan tinggi. Pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim, harga komoditas, biaya produksi, hingga akses terhadap pasar. Kondisi ini membuat kesejahteraan mereka mudah berubah ketika terjadi gangguan pada sektor pertanian maupun perikanan.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada kelompok kelas menengah bawah. Mereka memang tidak termasuk penduduk miskin, tetapi mulai merasakan tekanan akibat meningkatnya biaya hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan perumahan membuat ruang untuk menabung maupun membangun aset menjadi semakin terbatas.

Generasi muda yang baru memasuki dunia kerja juga menjadi bagian dari kelompok rentan. Tantangan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, dominasi sistem kerja kontrak, hingga terbatasnya lapangan kerja berkualitas membuat sebagian anak muda belum memiliki kepastian ekonomi meski telah menyelesaikan pendidikan.

Di sisi lain, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal juga menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain persoalan pendapatan, kelompok ini masih dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan berbagai layanan publik lainnya.

Para ekonom menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari menurunnya angka kemiskinan. Tantangan berikutnya adalah memperbesar kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan layak, pendapatan stabil, perlindungan sosial, serta kemampuan menghadapi tekanan ekonomi tanpa kembali jatuh miskin.

Karena itu, pengentasan kemiskinan dinilai perlu bergeser dari sekadar mengurangi jumlah penduduk miskin menuju upaya membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (Red)