Jika Keponakan Presiden Pimpin Bank Indonesia, Ujian Berat Menjaga Independensi BI dan Kepercayaan Publik

Beritabanten.com – Bursa calon pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai menjadi perhatian publik setelah Perry Warjiyo mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (27/7/2026). Salah satu nama yang mencuat adalah Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono.

Nama Thomas menjadi sorotan bukan hanya karena rekam jejaknya di bidang ekonomi dan keuangan, tetapi juga karena statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, Presiden belum menyampaikan nama resmi calon Gubernur BI kepada DPR.

Apabila Thomas benar-benar diajukan, proses tersebut diprediksi akan memunculkan perdebatan publik terkait isu nepotisme, konflik kepentingan, serta independensi bank sentral.

Secara aturan, tidak terdapat larangan bagi keluarga pejabat negara untuk menduduki posisi strategis sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Namun, persoalan jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, meritokrasi, dan independensi lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi pemerintah.

Pengangkatan seseorang yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepala negara ke posisi strategis seperti Gubernur BI berpotensi memunculkan persepsi konflik kepentingan (perceived conflict of interest). Meski tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran, persepsi publik tetap menjadi faktor penting karena menyangkut kredibilitas lembaga negara.

Bank Indonesia merupakan institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mulai dari kebijakan moneter, pengendalian inflasi, hingga menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Independensi bank sentral tidak hanya dibangun melalui aturan hukum, tetapi juga melalui keyakinan publik dan pelaku pasar bahwa setiap kebijakan diambil berdasarkan kepentingan ekonomi nasional, bukan karena pengaruh politik atau hubungan pribadi.

Jika Thomas Djiwandono nantinya benar-benar menjadi calon Gubernur BI, pemerintah akan menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses tersebut dilakukan berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak, bukan semata karena hubungan keluarga.

Di sisi lain, hubungan keluarga dengan Presiden juga tidak dapat langsung dijadikan alasan untuk menilai seseorang tidak layak. Thomas memiliki pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan serta telah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Kompetensi tetap menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kelayakan seorang pejabat publik.

Namun, untuk posisi strategis seperti Gubernur BI, ukuran keberhasilan tidak hanya berada pada kemampuan individu, tetapi juga pada kemampuan menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Karena itu, apabila pencalonan Thomas Djiwandono benar terjadi, proses uji kelayakan di DPR akan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh aspek diuji secara terbuka, mulai dari kompetensi, rekam jejak, komitmen terhadap independensi BI, hingga potensi konflik kepentingan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya memilih sosok pemimpin Bank Indonesia, tetapi memastikan keputusan tersebut mampu menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap independensi lembaga moneter Indonesia. (Red)