Jika Karumga Eks Jampidsus Febrie Diduga Dibunuh, Negara Hukum Diuji

Beritabanten.com — Kabar meninggalnya Sutrimo, sosok yang disebut sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, memantik perhatian publik. Jika nantinya penyelidikan membuktikan kematian tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan, peristiwa ini dinilai menjadi alarm serius bagi penegakan hukum di Indonesia.

Informasi mengenai meninggalnya Sutrimo mulai beredar di kalangan wartawan pada Jumat (24/7/2026). Sebelumnya, ia dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026) setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal saat tiba di RS Muhammadiyah Taman Puring.

Hingga saat ini, penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan Polda Metro Jaya. Belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa kematian tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang di masyarakat masih harus menunggu hasil penyelidikan dan pembuktian hukum.

Namun, apabila hasil penyidikan nantinya mengungkap adanya unsur pembunuhan, terlebih jika ditemukan motif yang berkaitan dengan upaya menghalangi proses hukum atau melindungi kepentingan tertentu, maka kasus tersebut akan menjadi persoalan serius bagi negara hukum.

Sebab, perkara tersebut tidak hanya menyangkut hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum.

Dalam sistem negara hukum, setiap orang yang mengetahui informasi penting atau terlibat dalam suatu perkara wajib mendapatkan perlindungan. Tidak boleh ada tindakan kekerasan yang bertujuan membungkam seseorang maupun menghambat proses pencarian kebenaran.

Jika ditemukan adanya tindak pidana, aparat penegak hukum harus mampu mengungkap seluruh rangkaian perkara, mulai dari pelaku lapangan, motif, hingga pihak lain yang mungkin memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

Sebaliknya, apabila hasil penyelidikan menyatakan tidak terdapat unsur pidana, pemerintah dan aparat berwenang juga harus menyampaikan hasilnya secara terbuka agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.

Transparansi, profesionalitas, dan penyelidikan berbasis bukti menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Terlebih, kasus yang menyentuh lingkungan penegakan hukum selalu memiliki perhatian besar karena berkaitan langsung dengan wibawa institusi negara.

Pada akhirnya, kekuatan negara hukum diuji dari kemampuannya mengungkap fakta secara adil dan tanpa pandang bulu. Keberanian menghadirkan kebenaran menjadi fondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. (Red)