CIPUTAT, BERITABANTEN.COM — Panggung Sekolah Politik Perempuan Wanita Islam (WI) Banten mendadak semakin bergairah. Ketua KPU Provinsi Banten, Muhammad Ihsan, secara terbuka mendorong perempuan Banten untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi berani masuk dan mengambil peran dalam seluruh proses demokrasi.
Pesan tersebut disampaikan Ihsan saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan dan Sekolah Politik Perempuan yang digelar WI Banten di Pusdiklat Kementerian Agama RI, Ciputat, Sabtu, 13 September 2026.
Di hadapan sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah Banten, Ihsan membedah pentingnya pendidikan politik sekaligus membuka ruang diskusi mengenai posisi strategis perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Menurut Ihsan, sistem politik merupakan mekanisme negara dalam mengorganisasi kekuasaan untuk menghasilkan keputusan. Karena itu, masyarakat, termasuk perempuan, harus memahami bagaimana proses politik bekerja dan bagaimana keputusan publik dihasilkan.
Keterwakilan 30 Persen Bukan Sekadar Angka
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keterwakilan perempuan dalam politik.
Ihsan menjelaskan bahwa regulasi pemilu mengharuskan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif pada setiap daerah pemilihan.
Namun, angka 30 persen tersebut tidak seharusnya dimaknai sebatas memenuhi persyaratan administratif.
Perempuan harus memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, dan kesiapan untuk benar-benar bertarung serta bekerja ketika mendapatkan mandat rakyat.
Ihsan juga menjelaskan perbedaan peran KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus menyinggung perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.
Bagi Ihsan, demokrasi yang sehat membutuhkan perempuan yang memahami aturan sekaligus berani mengambil bagian di dalamnya.
Ihsan: Pendidikan Politik Adalah Investasi Demokrasi
Ihsan menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu.
“Pendidikan politik adalah investasi jangka panjang dalam membangun demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan politik bahkan perlu diperkenalkan sejak generasi muda. KPU Banten, kata Ihsan, juga menyasar kalangan pelajar SMA agar pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, hak politik, dan tanggung jawab sebagai warga negara dapat dibangun sejak dini.
Sebab, kualitas demokrasi pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Menariknya, forum tersebut juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan sejumlah kegelisahan. Mulai dari bagaimana masyarakat menilai calon legislatif, pentingnya rekam jejak calon, hingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya ingin menjadi peserta politik, tetapi juga ingin memahami bagaimana memastikan demokrasi berjalan dengan baik.
Perempuan Jangan Hanya Jadi Pemilih
Ihsan juga mendorong perempuan agar tidak berhenti sebagai pemilih. Perempuan perlu mengambil ruang lebih luas, termasuk menjadi penyelenggara pemilu.
Ia menyinggung pengalaman Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki masih cukup dominan dalam jajaran penyelenggara pemilu. Karena itu, perempuan perlu didorong agar semakin aktif mengambil bagian dalam penyelenggaraan demokrasi.
Dan ada satu pesan Ihsan yang paling mengena bagi peserta Sekolah Politik Perempuan.
“Dua modal: royal dan loyal.”
Kalimat singkat itu menjadi penutup yang kuat. Perempuan yang ingin masuk ke dunia politik dan demokrasi, menurut pesan yang disampaikan Ihsan, harus memiliki kesungguhan, komitmen, serta loyalitas terhadap tanggung jawab yang diembannya.
Sekolah Politik Perempuan WI Banten yang berlangsung 12–14 September 2026 pun semakin menegaskan bahwa perempuan Banten sedang menyiapkan diri untuk mengambil panggung yang lebih besar.
Bukan hanya menjadi pemilih, tetapi menjadi calon legislator, pemimpin, penyelenggara pemilu, sekaligus pengambil keputusan publik.
Pesannya terang: demokrasi tidak boleh hanya menjadi panggung laki-laki. Perempuan Banten harus berani masuk, berani bersuara, dan berani menentukan arah masa depan demokrasi.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan