BGN Akui Tata Kelola MBG Bermasalah, Publik Tunggu Bukti Pembenahan

Beritabanten.com – Pengakuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait masih adanya persoalan tata kelola dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya mulai menjalankan tugas di kantor BGN.

Sudaryono mengakui terdapat sejumlah persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran hingga lemahnya aspek transparansi dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Keterbukaan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya sikap pemerintah untuk melihat persoalan secara terbuka. Namun, pengakuan itu juga memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan sejak awal pelaksanaan program.

Sebab, berbagai persoalan terkait MBG sebelumnya telah menjadi perhatian publik. Mulai dari sorotan terhadap tata kelola anggaran, mekanisme kerja sama dengan mitra, hingga persoalan teknis di lapangan. Jika persoalan tersebut memang terjadi, publik tentu berharap sistem pengawasan mampu mendeteksi dan memperbaikinya sejak awal.

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Program MBG merupakan program strategis yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran berjalan, bagaimana mitra program ditentukan, seperti apa sistem pengawasan diterapkan, serta langkah apa yang dilakukan pemerintah terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Tantangan terbesar MBG bukan hanya memastikan makanan bergizi tersedia bagi masyarakat, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang profesional, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program besar tidak cukup hanya dengan tujuan yang baik. Dibutuhkan perencanaan matang, prosedur yang jelas, pengawasan berlapis, serta evaluasi yang berjalan secara konsisten agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat tidak terganggu oleh persoalan tata kelola.

Kini, publik menunggu langkah konkret BGN setelah adanya pengakuan tersebut. Pembenahan harus diwujudkan melalui keterbukaan sistem, penguatan pengawasan, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.

Pada akhirnya, keberhasilan Sudaryono sebagai Kepala BGN tidak hanya dinilai dari keberaniannya mengungkap adanya masalah, tetapi dari sejauh mana ia mampu memperbaiki sistem yang ada.

Pengakuan hanyalah langkah awal. Yang ditunggu masyarakat adalah perubahan nyata agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memiliki tujuan yang baik, tetapi juga berjalan dengan tata kelola yang transparan, bersih, dan terpercaya. (Red)