Jika MBG Turun di Bawah Rp200 Triliun, Purbaya-Sudaryono Layak Disebut Pahlawan Efisiensi

Beritabanten.com – Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga di bawah Rp200 triliun patut mendapat perhatian serius. Jika target tersebut benar-benar terealisasi tanpa mengurangi cakupan maupun kualitas program, Purbaya bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono layak mendapatkan apresiasi sebagai “pahlawan efisiensi”.

Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Ia mengungkapkan bahwa setelah berdiskusi dengan Sudaryono, terdapat ruang untuk membuat pelaksanaan MBG jauh lebih efisien.

Sebelumnya, anggaran MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Dalam proses efisiensi, angka tersebut telah ditekan secara bertahap menjadi sekitar Rp268 triliun hingga Rp229 triliun. Kini pemerintah melihat kemungkinan menurunkannya lagi hingga di bawah Rp200 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu awal Rp335 triliun, target di bawah Rp200 triliun berarti terdapat potensi penghematan lebih dari Rp135 triliun. Secara kasar, pengurangan tersebut mencapai lebih dari 40 persen dari anggaran awal.

Angka sebesar itu tentu bukan sekadar efisiensi administratif. Namun, apresiasi tersebut harus diberikan dengan satu syarat penting: penghematan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan tujuan utama MBG.

Program makan bergizi gratis dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok sasaran lainnya. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada berapa besar anggaran yang dipangkas.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak penerima manfaat yang tetap terlayani, bagaimana kualitas gizinya, seberapa efektif distribusinya, dan apakah kebocoran anggaran dapat ditekan?

Di sinilah pendekatan Purbaya dan Sudaryono menjadi menarik.

Purbaya menyebut efisiensi akan didukung oleh pemanfaatan teknologi. Kementerian Keuangan juga memperketat pengawasan dengan menugaskan pegawainya untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jika pengawasan yang lebih ketat mampu mengurangi pemborosan, sementara teknologi dapat memperbaiki perencanaan, pengadaan, distribusi, serta pencatatan penerima manfaat, maka efisiensi MBG tidak lagi identik dengan pemotongan program.

Sebaliknya, efisiensi dapat berarti mendapatkan hasil yang sama dengan biaya lebih rendah. Bahkan lebih ideal lagi apabila biaya turun sementara cakupan dan kualitas meningkat.

Target tersebut juga mempunyai arti penting bagi kesehatan fiskal negara.

MBG merupakan program dengan skala anggaran yang sangat besar. Setiap rupiah yang dapat dihemat tanpa mengurangi manfaat publik berarti memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pengurangan defisit.

Karena itu, jika Rp335 triliun dapat ditekan menjadi kurang dari Rp200 triliun tanpa mengorbankan kualitas, publik justru patut bertanya: mengapa sebelumnya membutuhkan anggaran sebesar itu?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan desain awal program. Program besar memang membutuhkan proses untuk menemukan model operasional yang paling efisien.

Tetapi keberhasilan efisiensi akan menjadi pelajaran penting bahwa desain kebijakan publik harus terus dievaluasi berdasarkan hasil, bukan semata berdasarkan besarnya anggaran.

Hal serupa berlaku untuk anggaran MBG tahun depan yang semula dialokasikan Rp240 triliun. Purbaya menyatakan angka tersebut juga diyakini masih dapat ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

Jika benar-benar berhasil, pemerintah bukan hanya menghemat puluhan triliun rupiah. Pemerintah juga menunjukkan bahwa program populis berskala nasional dapat dikelola dengan disiplin fiskal.

Di titik itulah Purbaya dan Sudaryono layak disebut pahlawan efisiensi—bukan karena mereka berhasil memangkas anggaran, melainkan karena mampu membuktikan bahwa anggaran yang lebih kecil tetap dapat menghasilkan manfaat publik yang sama atau bahkan lebih besar.

Namun gelar tersebut sebaiknya diberikan setelah angka dan hasilnya benar-benar terbukti.

Sebab dalam kebijakan publik, memangkas anggaran adalah hal yang relatif mudah. Yang jauh lebih sulit adalah memangkas biaya tanpa memangkas manfaat.

Jika Purbaya dan Sudaryono mampu melakukan yang kedua, maka efisiensi MBG bukan hanya kabar baik bagi APBN. Itu bisa menjadi contoh bahwa disiplin anggaran dan program sosial tidak harus dipertentangkan.

Ukurannya sederhana: negara membayar lebih sedikit, tetapi rakyat tetap mendapatkan lebih banyak. (Red)