HIMACIDA Desak Penindakan Dugaan Pungli di Samsat Lebak, Gubernur Banten Diminta Turun Tangan

Beritabanten.com — Suara kritis mahasiswa kembali menggema di Banten. Himpunan Mahasiswa Cibadak (HIMACIDA) dengan lantang menuntut penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencemari kualitas pelayanan di UPT Samsat Kabupaten Lebak. Tak sekadar bersuara, HIMACIDA juga melayangkan surat resmi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Jumat, 13 Juni 2025, sebagai bentuk dorongan agar pemerintah turun tangan secara serius.

Ketua HIMACIDA, Muhidin Saputra, mengatakan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat yang merasa bahwa praktik pungli seakan dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai. Ia menyoroti pentingnya ketegasan pemimpin daerah dalam menyikapi masalah ini.

“Kalau dugaan pungli seperti ini tidak segera disikapi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pelayanan publik ke depan?” ujar Muhidin saat dihubungi, Selasa (17/6/2025).

Muhidin menilai, Samsat sebagai institusi publik seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bukan menjadi tempat praktik pungutan di luar aturan. Ia juga mengingatkan bahwa komitmen pemberantasan pungli harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

“Kami sudah bosan dengan retorika. Jika pemerintah tidak merespons, kami siap melanjutkan laporan ini ke Inspektorat Provinsi. Praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Tak hanya menyasar Pemprov Banten, HIMACIDA juga meminta Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, agar tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan ini. Menurut mereka, kepala daerah harus hadir untuk merespons langsung keluhan masyarakat, apalagi terkait integritas aparatur dan kepercayaan publik.

“Ini saatnya Bupati menunjukkan bahwa kepemimpinannya berpihak pada pelayanan bersih. Kalau tetap diam, masyarakat bisa menilai pemerintah turut membiarkan,” lanjutnya.

Aksi HIMACIDA ini menjadi sinyal bahwa kalangan mahasiswa tidak akan diam melihat praktik menyimpang di tubuh pelayanan publik. Mereka menyatakan komitmen penuh untuk terus mengawal isu ini hingga ada penyelesaian yang nyata dan tuntas. (Nbl)