Wali Kota Cilegon Robinsar Akan Tinjau Ulang Pengadaan 5 Mobil Dinas Dindikbud

Beritabanten.com – Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengumumkan bahwa pihaknya akan meninjau kembali rencana pembelian lima unit mobil dinas untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Robinsar melalui kolom komentar di akun Instagram BantenNews.co.id setelah menerima protes dari netizen mengenai rencana pengadaan kendaraan tersebut.

Dikutip pada Minggu (2/3/2025), ia menjelaskan bahwa anggaran pembelian mobil dinas tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengevaluasi kembali anggaran Dindikbud dalam APBD 2025.

Salah satu netizen dengan akun musharofahmusharofah mempertanyakan keputusan tersebut, terutama karena anggaran di triwulan sebelumnya belum cair. “Kok malah beli mobil baru sih, gimana ini Pak Wali @robinsar19? TW 4 kemarin aja nggak cair dan Honda Januari-Februari aja belum dicairkan, malah ada info seperti ini,” tulisnya.

Menanggapi hal itu, Robinsar memberikan klarifikasi melalui akun resminya, @robinsar19. “Tidak ada, insyaallah itu anggaran periode sebelumnya… Dan akan segera kita evaluasi semua anggarannya,” tulisnya dalam komentar.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan demi memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien. “Baku anggaran periode sebelumnya… Segera akan dievaluasi anggaran dinas terkait… Dalam rangka efisiensi,” tambahnya.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diakses pada Kamis (27/2/2025), Dindikbud Cilegon telah mengalokasikan dana sebesar Rp642.000.000 melalui APBD 2025 untuk pembelian lima unit kendaraan dinas operasional dengan kode RUP56799406.

Rencana pengadaan kendaraan ini menuai perhatian publik, terutama karena pemerintah sedang fokus pada efisiensi anggaran. Dengan pernyataan Robinsar, masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut. (Nbl)