Beritabanten.com – Komisi II DPRD Kota Cilegon mengadakan hearing bersama DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon dan Perhimpunan Guru Madrasah Cilegon (PGMHC) pada Senin (10/2/2025) di ruang rapat DPRD Cilegon.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzy Desviandy, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Cilegon, Rahmatullah, Asisten Daerah II, Syafrudin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, serta perwakilan Kementerian Agama Kota Cilegon.
Tujuan utama dari hearing ini adalah untuk menanyakan mengenai pembayaran honor guru honorer yang belum dilunasi pada triwulan keempat tahun 2024.
Ketua DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Hambasi Ghalib, dalam sambutannya menegaskan perlunya kejelasan tentang kapan honor guru madrasah yang belum dibayar akan diselesaikan.
“Saya ingin mengetahui kapan honor ini akan dibayar dan bagaimana solusinya, apakah melalui hibah atau pembayaran bertahap, yang penting harus ada kejelasan,” ujar Hambasi.
Perwakilan DPD Al-Khairiyah Cilegon, Sayuti, juga menyampaikan rasa kecewanya atas honor guru madrasah yang belum dibayarkan.
“Saya sangat kecewa karena honor guru pada triwulan keempat masih belum dibayar. Kami juga kecewa mendengar ada pernyataan yang mengatakan kami harus ‘ikhlas’. Memang, sebagai guru, kami memiliki prinsip ikhlas beramal, namun saya yakin tidak ada yang ikhlas jika honornya tidak dibayar,” ungkap Sayuti dengan nada kecewa.
Sayuti juga mengkritisi laporan hibah dan penggunaan anggaran yang seharusnya segera dilaporkan oleh instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Ini masalah honor, bagaimana bisa kami diminta membuat laporan SPJ dan keuangan hingga Desember, sementara dana yang seharusnya ada tidak tersedia? Ini perlu kami pertanyakan dan curigai,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Sayuti berharap agar tidak ada saling lempar tanggung jawab terkait masalah honor guru ini.
“Saya harap tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab mengenai honor guru. Jika tidak ada kejelasan, saya akan terus memperjuangkan hingga honor ini dibayar. Saya yakin semua yang hadir pernah mendapatkan pendidikan di madrasah, dan saya siap berjuang untuk guru-guru madrasah, bahkan jika harus berjuang sampai titik terendah sekalipun,” tutup Sayuti.
Hearing ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai kesejahteraan guru honorer madrasah yang masih menunggu kepastian terkait pembayaran honor mereka.
Oleh karena itu, para pemangku kebijakan diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan tenaga pendidik. (Nbl)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan