Klaim Dana Proyek Dermaga Disorot, Penjelasan Kuasa Hukum Don Ritto Picu Pertanyaan

Beritabanten.com – Pernyataan kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, mengenai asal-usul uang tunai yang disita penyidik menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya pada Selasa, 14 Juli 2026, Handika menyebut uang tersebut merupakan dana hasil kerja sama dengan seorang pengusaha yang akan digunakan untuk pembangunan dermaga atau pelabuhan di Kalimantan Timur.

Meski demikian, penjelasan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan karena belum disertai informasi mengenai identitas pengusaha, nama perusahaan, maupun proyek yang dimaksud. Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai lokasi pembangunan maupun bentuk kerja sama yang menjadi dasar penyediaan dana tersebut.

Dalam praktik pembangunan infrastruktur, proyek dermaga umumnya memiliki identitas yang jelas, baik jika berasal dari proyek pemerintah maupun swasta. Setiap proyek biasanya dilengkapi dokumen administratif, mulai dari nama pekerjaan, lokasi, perusahaan pelaksana, hingga mekanisme pembiayaan yang dapat ditelusuri.

Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada penjelasan mengenai penyimpanan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam praktik bisnis konstruksi modern, transaksi proyek pada umumnya dilakukan melalui sistem perbankan agar memiliki rekam jejak transaksi yang jelas, memudahkan proses audit, serta memberikan kepastian administrasi keuangan.

Penggunaan uang tunai biasanya hanya dilakukan untuk kebutuhan operasional tertentu dengan nilai terbatas. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai alasan penyimpanan dana proyek dalam bentuk tunai apabila memang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah posisi Don Ritto dalam proyek tersebut. Hingga kini belum dijelaskan apakah yang bersangkutan bertindak sebagai investor, mitra kerja sama, kontraktor, atau memiliki peran lain dalam rencana pembangunan dermaga tersebut. Penjelasan mengenai posisi tersebut dinilai penting untuk memberikan gambaran mengenai alasan dana berada dalam penguasaannya.

Di sisi lain, belum adanya informasi mengenai nama proyek, lokasi pembangunan, nilai investasi, maupun perusahaan yang terlibat membuat klaim tersebut masih menyisakan ruang pertanyaan di tengah masyarakat. Padahal, proyek pembangunan infrastruktur umumnya memiliki dokumen dan identitas yang dapat dijelaskan tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Berbagai pertanyaan tersebut muncul sebagai respons atas informasi yang telah disampaikan ke ruang publik, bukan sebagai kesimpulan terhadap proses hukum yang masih berjalan. Kejelasan mengenai proyek, mekanisme pembiayaan, serta pihak-pihak yang terlibat dinilai dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai klaim yang disampaikan kuasa hukum.

Seiring berjalannya proses penyidikan, publik menantikan penjelasan lebih rinci mengenai proyek yang disebutkan agar informasi yang berkembang memiliki dasar yang lebih jelas dan dapat dipahami secara proporsional. (Red)