Pasukan Gelap, Mobilisasi Massa, dan Krisis Akuntabilitas: Membaca Kerusuhan 27 Agustus

Beritabanten.com – Kerusuhan yang terjadi usai demo 27 Agustus di sekitar Gedung DPR tidak bisa disederhanakan hanya dengan bantah-membantah. Ketika satu organisasi menyatakan tidak terlibat, publik justru dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar: kalau bukan mereka, lalu siapa yang menggerakkan massa di lapangan? Fakta yang tidak bisa dibantah adalah adanya mobilisasi. Massa datang tidak dalam bentuk kerumunan spontan, melainkan terorganisir—bahkan menggunakan truk. Ini menunjukkan adanya koordinasi, logistik, dan kemungkinan komando. Dengan kata lain, ini bukan sekadar kerusuhan biasa, melainkan pergerakan yang memiliki struktur, meskipun tidak diakui.

Di sinilah muncul fenomena yang bisa disebut sebagai “pasukan gelap”—bukan dalam arti konspirasi liar, tetapi sebagai realitas bahwa ada massa yang digerakkan tanpa identitas penggerak yang terbuka. Mereka hadir, bergerak, bahkan bentrok, tetapi tidak ada pihak yang bersedia bertanggung jawab. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar keterlibatan satu ormas. Karena ketika mobilisasi bisa terjadi tanpa pengakuan, maka ruang publik menjadi rawan disusupi dan dimanipulasi. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ekspresi politik warga bisa dengan mudah berubah arah, bukan karena tuntutan utama, tetapi karena ada aktor yang bermain di balik layar.

Kerusuhan 27 Agustus, dengan demikian, bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi soal siapa yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan tanpa terlihat. Dan selama pertanyaan ini tidak dijawab, publik hanya akan disuguhi narasi yang saling bertentangan tanpa kejelasan. Bantahan bukan akhir. Justru itu adalah awal dari kebutuhan yang lebih mendesak: mengungkap siapa penggerak sebenarnya. Karena jika mobilisasi tanpa identitas ini dibiarkan, maka ke depan bukan tidak mungkin setiap konflik publik akan diwarnai oleh kehadiran “pasukan gelap” yang bebas bergerak tanpa tanggung jawab dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kebenaran—tetapi juga kepercayaan publik terhadap siapa pun yang mengaku tidak terlibat.

Dalam perspektif teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep collective action mobilization dalam sosiologi politik. Charles Tilly dan Sidney Tarrow menjelaskan bahwa setiap aksi kolektif—terutama dalam skala besar—tidak pernah benar-benar spontan. Ia selalu melibatkan resource mobilization, yakni pengorganisasian sumber daya seperti massa, logistik, dan koordinasi. Kehadiran truk dalam konteks ini menjadi indikator kuat bahwa ada proses mobilisasi yang terstruktur, bukan sekadar kerumunan acak.

Namun, yang menjadi anomali adalah absennya aktor yang mengakui mobilisasi tersebut. Di sinilah kita masuk ke konsep lain, yakni “plausible deniability” dalam studi politik dan keamanan. Konsep ini merujuk pada strategi di mana suatu aktor—baik organisasi maupun jaringan kekuasaan—menciptakan jarak antara tindakan di lapangan dengan struktur resminya, sehingga ketika terjadi eskalasi, mereka dapat dengan mudah menyangkal keterlibatan.

Dalam konteks 27 Agustus, bantahan organisasi bukan berarti ketiadaan keterlibatan secara keseluruhan, melainkan bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak formal dari dinamika lapangan. Ini membuka kemungkinan adanya aktor-aktor di tingkat bawah atau jaringan informal yang bergerak tanpa pengakuan resmi, namun tetap berada dalam orbit kekuatan tertentu. Fenomena ini juga bisa dibaca melalui lensa state–society relations, khususnya konsep “informal actors” dalam ruang publik. Dalam banyak kasus di negara berkembang, mobilisasi massa tidak selalu dilakukan oleh institusi formal, melainkan oleh jaringan semi-formal atau bahkan informal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, namun tidak tercatat secara resmi. Mereka inilah yang sering disebut secara populer sebagai “pasukan gelap”.

Istilah tersebut memang bukan terminologi akademik, tetapi secara konseptual ia menggambarkan fenomena yang nyata: mobilisasi tanpa akuntabilitas. Massa bergerak, konflik terjadi, tetapi tidak ada aktor yang secara terbuka bertanggung jawab. Ini menciptakan apa yang dalam teori politik disebut sebagai accountability vacuum—kekosongan tanggung jawab dalam ruang publik.

Dampaknya sangat serius. Pertama, publik kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Kedua, konflik menjadi mudah dimanipulasi karena adanya aktor yang bisa masuk dan keluar tanpa jejak. Ketiga, legitimasi aksi demonstrasi itu sendiri terancam, karena dapat dengan mudah didistorsi oleh kehadiran aktor-aktor tak terlihat.

Dengan demikian, kerusuhan 27 Agustus bukan hanya soal benturan di jalan, tetapi juga mencerminkan problem yang lebih dalam: siapa yang memiliki kapasitas mobilisasi di luar mekanisme formal, dan mengapa mereka tidak muncul ke permukaan? Selama pertanyaan ini tidak dijawab, maka bantahan apa pun hanya akan menjadi lapisan permukaan. Di bawahnya, tetap ada realitas yang lebih kompleks: bahwa ruang publik kita mungkin sedang diisi oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja tanpa nama, tanpa wajah, dan tanpa tanggung jawab. (Red)