Kebebasan Ekspresi di Media Sosial: Kanal yang Justru Meredam Aksi Jalanan?

Beritabanten.com – Di era digital, kebebasan berekspresi tidak lagi bergantung pada ruang fisik seperti jalanan, lapangan, atau gedung parlemen. Ia telah berpindah ke layar—ke media sosial, ke kolom komentar, ke ruang-ruang virtual yang tampak lebih luas dan tanpa batas. Namun di balik perluasan ini, muncul pertanyaan yang lebih kritis: apakah kebebasan berekspresi di media sosial justru menjadi kanal yang meredam ekspresi di dunia nyata?

Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep “affective publics” dari Zizi Papacharissi. Dalam masyarakat digital, emosi kolektif seperti kemarahan, kekecewaan, dan frustrasi tidak lagi harus diwujudkan dalam aksi fisik. Ia bisa disalurkan melalui unggahan, video viral, atau tagar yang menyebar cepat. Proses ini menciptakan ilusi partisipasi—publik merasa telah bersuara, telah terlibat, bahkan telah “melawan”, padahal tidak ada tekanan nyata yang sampai ke pusat kekuasaan.

Di sinilah muncul apa yang sering disebut sebagai slacktivism: bentuk aktivisme ringan yang lebih menekankan ekspresi daripada aksi. Media sosial menyediakan katarsis instan. Kemarahan yang seharusnya terakumulasi menjadi energi kolektif justru dilepaskan secara cepat dan terfragmentasi. Setiap orang berbicara, tetapi tidak ada konsolidasi. Semua berisik, tetapi tidak ada arah.

Dalam kerangka attention economy dari Herbert A. Simon, kondisi ini semakin diperkuat. Media sosial tidak dirancang untuk memperdalam isu, melainkan untuk merebut perhatian. Konten yang paling emosional—termasuk kemarahan—akan lebih cepat viral. Namun viralitas tidak sama dengan perubahan. Ia hanya mempercepat siklus emosi: marah, ramai, lalu hilang digantikan isu baru.

Akibatnya, kebebasan berekspresi di media sosial berfungsi ganda. Di satu sisi, ia membuka ruang demokratis yang lebih luas—siapa pun bisa bicara tanpa harus turun ke jalan. Tetapi di sisi lain, ia juga menjadi mekanisme pelepas tekanan sosial. Kemarahan yang seharusnya terkonsolidasi menjadi gerakan justru terurai menjadi ekspresi individual yang cepat selesai.

Dalam perspektif masyarakat jaringan ala Manuel Castells, ini adalah paradoks modern. Konektivitas yang tinggi justru tidak selalu menghasilkan solidaritas yang kuat. Jaringan memudahkan mobilisasi, tetapi juga memudahkan fragmentasi. Tanpa organisasi dan arah yang jelas, energi kolektif akan tersebar, bukan menguat.

Di titik ini, kita bisa memahami mengapa intensitas protes di jalanan tidak selalu sebanding dengan tingkat kemarahan di media sosial. Bukan karena publik tidak lagi peduli, tetapi karena ekspresi mereka sudah menemukan kanal lain yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Jalanan membutuhkan komitmen, risiko, dan konsolidasi. Media sosial hanya membutuhkan jempol.

Pada akhirnya, kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah masalah—ia adalah kemajuan demokrasi. Namun ketika ia menjadi satu-satunya kanal yang digunakan, tanpa diikuti mobilisasi nyata, maka ia berpotensi menjadi peredam, bukan pendorong perubahan. Karena dalam politik, suara yang paling keras bukan yang paling viral, melainkan yang mampu mengubah tekanan menjadi tindakan. (Red)