Mempertanyakan Bahasa Portugis dan Prancis Masuk Sekolah

Beritabanten.com – Beberapa waktu lalu  Presiden Prabowo menyatakan bahwa bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia setelah bertemu Presiden Brasil.Tidak lama kemudian, saat bertemu Presiden Macron, beliau juga menyampaikan bahwa beliau telah memerintahkan sekokah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis.

Sebagai gagasan diplomasi, saya melihatnya menarik. Bahasa memang bisa menjadi jembatan antarbangsa. Tetapi sebagai kebijakan pendidikan, saya kira kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: sudah sejauh mana gagasan ini dipikirkan?

Jangan sampai kebijakan bahasa lahir dari hangatnya suasana pertemuan antar kepala negara, tetapi belum ditopang oleh peta jalan pendidikan nasional yang matang.

Selama ini bahasa asing yang paling banyak dipelajari di Indonesia adalah Inggris dan Arab. Inggris karena menjadi bahasa sains, teknologi, bisnis, dan komunikasi global. Arab karena terkait agama, pesantren, dan hubungan Indonesia dengan dunia Islam.

Indonesia pernah dijajah Portugis, Belanda, dan Jepang. Menariknya, setelah merdeka kita tidak menjadikan bahasa-bahasa itu sebagai pelajaran wajib nasional. Mungkin ada faktor psikologis dan historis: bahasa penjajah dianggap simbol dominasi masa lalu. Namun hari ini kita tentu harus lebih dewasa. Bahasa bukan lagi milik penjajah. Bahasa adalah alat untuk memahami dunia.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan apakah Portugis atau Prancis itu bahasa yang baik. Tentu saja baik. Pertanyaannya adalah: mengapa bahasa itu yang dipilih? Apa kepentingan strategis Indonesia dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan?

Kalau Portugis diajarkan, apakah karena Brasil adalah kekuatan besar Global South? Karena peluang perdagangan? Karena hubungan dengan Timor-Leste? Kalau Prancis, apakah karena kerja sama pendidikan, pertahanan, budaya, atau akses beasiswa?

Lalu mengapa bukan Mandarin, Jepang, Jerman, Korea, atau Spanyol?

Di sinilah saya melihat sesuatu yang jarang dibahas. Pilihan bahasa asing sebenarnya adalah pilihan geopolitik. Kurikulum bahasa menunjukkan ke mana sebuah bangsa ingin bergerak. Bahasa yang diajarkan hari ini akan memengaruhi arah perdagangan, diplomasi, pendidikan tinggi, dan pasar kerja generasi berikutnya.

Tetapi ada persoalan yang lebih praktis lagi.

Siapa yang akan mengajarkannya?

Kalau besok bahasa Portugis masuk kurikulum nasional, berapa banyak guru bahasa Portugis yang kita miliki? Apakah cukup untuk ditempatkan dari Aceh sampai Papua?

Bahasa Prancis memang lebih mapan. Tetapi berapa banyak lulusan bahasa Prancis yang siap mengajar di pelosok NTT, Maluku, Kalimantan, atau Papua?

Di sekolah-sekolah yang bahkan masih kekurangan guru matematika, IPA, atau bahasa Inggris?

Karena kebijakan bahasa bukan hanya soal diplomasi presiden dengan kepala negara lain. Ia adalah soal ekosistem.

Kurikulumnya sudah ada? Bukunya? Sistem pelatihan gurunya? Anggarannya?

Dan yang lebih penting lagi: harus ada murid yang memang membutuhkan bahasa itu untuk masa depannya.

Di sinilah saya melihat satu sudut yang hampir tidak dibahas para komentator.

Selama ini kita selalu membicarakan bahasa asing sebagai alat komunikasi. Padahal dalam dunia modern, bahasa juga merupakan instrumen distribusi kesempatan sosial.

Anak SMA di Jakarta mungkin bisa mengakses kursus Prancis, Portugis, Mandarin, atau Jerman. Tetapi bagaimana dengan anak di daerah terpencil

Jangan sampai kebijakan bahasa asing justru memperlebar kesenjangan pendidikan. Yang fasih bahasa global hanya siswa kota besar, sementara siswa daerah kembali tertinggal karena negara mengumumkan sesuatu yang tidak disertai infrastruktur yang memadai.

Dalam dunia pendidikan, yang sulit bukan mengumumkan program. Yang sulit adalah menjalankannya secara konsisten selama puluhan tahun. Hasil pendidikan bahasa juga tidak terlihat dalam semalam. Kalau hari ini program dimulai, mungkin manfaat terbesarnya baru terasa satu atau dua dekade mendatang.

Ada satu hal lain yang menurut saya luput dari perhatian.

Generasi sekarang hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi orang tua mereka. Untuk belajar bahasa asing, sekolah bukan lagi satu-satunya pintu. Ada YouTube, aplikasi bahasa, kursus daring, podcast, kecerdasan buatan, film, media sosial, dan berbagai platform yang memungkinkan anak belajar langsung dari penutur asli tanpa harus menunggu kurikulum sekolah berubah.

Karena itu, mungkin pertanyaannya bukan sekadar bagaimana menambah bahasa asing baru ke dalam sekolah. Tetapi apakah sekolah harus menjadi instrumen utama untuk semua kebutuhan pembelajaran bahasa di era digital?

Kekhawatiran saya justru ada pada beban siswa dan orang tua.

Karena itu, setiap usulan penambahan bahasa asing seharusnya disertai pertanyaan kebijakan yang sederhana: apa yang harus dikurangi sebagai gantinya?

Dalam dunia pendidikan modern, tantangan terbesar bukan lagi kekurangan materi pelajaran. Justru sebaliknya: terlalu banyak materi yang dipaksakan masuk ke ruang kelas.

Banyak negara maju kini bergerak ke arah curriculum simplification, yaitu mengurangi kepadatan kurikulum agar siswa memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir kritis, membaca mendalam, berkreasi, dan mengembangkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di masa depan.

Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa semakin banyak mata pelajaran, semakin baik kualitas pendidikan. Belum tentu. Kadang-kadang yang terjadi justru sebaliknya: siswa belajar banyak hal secara dangkal, tetapi tidak menguasai apa pun secara mendalam.

Anak-anak Indonesia hari ini sudah memikul cukup banyak beban. Mereka belajar berbagai mata pelajaran di sekolah, lalu banyak yang masih harus mengikuti les, kursus, bimbingan belajar, pelatihan olahraga, kegiatan seni, dan berbagai aktivitas tambahan lainnya.

Orang tua pun tidak kalah lelah. Selain biaya sekolah, mereka harus memikirkan biaya kursus, transportasi, perlengkapan belajar, hingga tekanan kompetisi yang semakin tinggi.

Kalau setiap kali ada kebutuhan baru lalu jawabannya adalah menambah mata pelajaran baru, kapan anak-anak punya waktu untuk bermain, membaca, berpikir, beristirahat, atau sekadar menjadi anak-anak?

Jangan sampai niat baik memperluas wawasan global justru berujung pada sesuatu yang sebaliknya: menambah stres generasi muda yang sebenarnya sudah cukup terbebani.

Karena itu saya berharap gagasan ini memang lahir dari kajian yang matang dan diskusi serius dengan kementerian terkait sebelum disampaikan di panggung internasional.

Belajar bahasa asing tentu baik. Semakin banyak bahasa yang dikuasai, semakin luas jendela dunia yang terbuka. Tetapi kebijakan pendidikan yang baik bukan sekadar menambah apa yang ingin diajarkan. Ia juga harus mempertimbangkan apa yang sanggup dipikul oleh siswa, guru, dan orang tua.

Kalau tidak, kita akan terus menambah isi tas anak-anak kita, tanpa pernah bertanya apakah pundak mereka masih kuat menanggungnya. Dan kadang-kadang, dalam pendidikan, keberanian untuk tidak menambah beban adalah kebijakan yang jauh lebih bijaksana. (Red)