Memperranyakan Kurban dengan APBN

Beritabanten.com –  Keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk membeli 1.098 ekor sapi kurban atas nama Presiden menuai pertanyaan serius, bukan hanya soal etika politik, tetapi juga menyentuh substansi ibadah kurban itu sendiri.

Ketika Wakil Menteri Sekretaris Negara menyebut anggaran sekitar Rp100 miliar berasal dari “Bantuan Kemasyarakatan Presiden”, publik pantas bertanya: apakah kurban masih dapat disebut pengorbanan pribadi jika dananya berasal dari uang negara?

Dalam syariat Islam, kurban bukan sekadar distribusi daging atau seremoni tahunan. Kurban adalah simbol ketakwaan dan keikhlasan personal. Mayoritas ulama memandang ibadah kurban dilakukan menggunakan harta milik pribadi sebagai bentuk pengorbanan nyata seorang muslim kepada Allah. Nilai spiritual kurban justru terletak pada adanya unsur pengeluaran dari kepemilikan sendiri, bukan dari kas publik yang dihimpun dari pajak rakyat.

Karena itu, penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban atas nama presiden memunculkan kontradiksi moral. Presiden memang kepala negara, tetapi ibadah kurban tetaplah ibadah individu, bukan program birokrasi. Ketika sapi dibeli memakai uang negara, lalu dikaitkan dengan nama pribadi penguasa, batas antara ibadah dan fasilitas kekuasaan menjadi kabur.

Publik tentu tidak mempermasalahkan apabila negara menjalankan program bantuan pangan atau bantuan sosial berbasis peternakan rakyat. Namun menjadikannya “kurban presiden” dengan dana APBN menimbulkan kesan bahwa negara sedang membiayai simbol religius seorang pejabat.

Padahal, dalam kondisi ekonomi yang masih berat, Rp100 miliar bukan angka kecil. Uang sebesar itu bisa dialihkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki sekolah rusak, atau membantu warga miskin secara lebih berkelanjutan.

Ironisnya, makna pengorbanan dalam Idul Adha justru menjadi hilang ketika pengorbanan itu tidak berasal dari kantong pribadi. Jika seekor sapi kurban dibeli dari uang rakyat, lalu nama pejabat ditempelkan di atasnya, siapa sebenarnya yang berkurban? Presiden atau masyarakat pembayar pajak?

Di titik ini, kritik publik menjadi sangat wajar. Banyak warga tidak mempersoalkan jumlah sapi atau kualitasnya yang premium, melainkan pesan moral di baliknya. Sebab keteladanan pemimpin tidak diukur dari banyaknya hewan kurban yang dibagikan, tetapi dari kesediaannya memberi dari miliknya sendiri.

Kurban semestinya mengajarkan keikhlasan, bukan pengelolaan citra. Dan rakyat tentu bisa membedakan mana pengabdian tulus, mana seremoni yang dibiayai negara. (Red)