Family Office Global di Bali Perlukah Restu Masyarakat Sebelum Dimulai

Beritabanten.com – Wacana menjadikan Bali sebagai pusat family office global kembali mengemuka setelah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan rencana tersebut dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Di balik potensi investasi yang dijanjikan, muncul satu pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah masyarakat Bali telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog dan uji publik?

Pemerintah melihat family office sebagai peluang untuk menarik pengelolaan kekayaan keluarga-keluarga ultra-kaya dunia ke Indonesia. Pada tahap awal, proyek ini bahkan disebut memerlukan lahan sekitar 100 hektare sebagai kawasan pengembangannya. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan tersebut diproyeksikan mampu memperkuat sektor jasa keuangan, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi tinggi.

Secara sederhana, family office merupakan lembaga yang mengelola kekayaan keluarga dengan aset bernilai sangat besar. Fungsinya tidak hanya mengatur investasi, tetapi juga mengelola perlindungan aset, perencanaan pajak, pengelolaan bisnis keluarga, hingga kegiatan filantropi. Sejumlah negara seperti Singapura, Swiss, Dubai, Hong Kong, dan Luxembourg telah lebih dahulu mengembangkan ekosistem ini sebagai bagian dari strategi menjadi pusat layanan keuangan global.

Namun Bali memiliki karakter yang berbeda dibanding pusat-pusat keuangan internasional tersebut. Pulau ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat adat yang memiliki sistem sosial, budaya, dan spiritual yang masih terjaga hingga kini. Kehidupan masyarakat Bali bertumpu pada nilai-nilai Hindu, desa adat, pura, sistem subak, seni budaya, serta filosofi Tri Hita Karana yang telah menjadi identitas sekaligus daya tarik utama Bali di mata dunia.

Karena itu, pembangunan di Bali tidak bisa semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk. Setiap kebijakan yang berpotensi mengubah struktur ruang, penggunaan lahan, maupun aktivitas ekonomi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan keberlanjutan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.

Di sisi lain, peluang ekonomi dari pengembangan family office memang tidak dapat diabaikan. Kehadiran institusi pengelola aset global berpotensi meningkatkan aktivitas investasi, memperluas sektor jasa profesional, hingga memperkuat posisi Indonesia dalam industri keuangan internasional. Apabila dikelola secara tepat, manfaat ekonomi tersebut dapat memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor pendukung.

Meski demikian, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa arus modal dalam jumlah besar juga membawa tantangan tersendiri. Kenaikan harga tanah, perubahan fungsi kawasan, meningkatnya kesenjangan ekonomi, hingga tekanan terhadap identitas lokal merupakan risiko yang perlu diantisipasi melalui regulasi dan tata kelola yang kuat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kemampuan menjaga identitas budaya. Konsep social license to operate menempatkan dukungan masyarakat sebagai salah satu unsur penting agar suatu kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa memicu konflik sosial.

Atas dasar itu, keterlibatan masyarakat Bali menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan rencana family office. Dialog publik, konsultasi dengan desa adat, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku pariwisata, hingga organisasi lingkungan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengidentifikasi potensi manfaat maupun risiko yang mungkin muncul.

Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Bali mampu menjadi pusat family office global. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa mengorbankan identitas budaya, keseimbangan lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat yang selama ini menjadi kekuatan utama Pulau Dewata. Pembangunan yang memperoleh legitimasi hukum akan menjadi lebih kuat apabila juga dibangun di atas legitimasi sosial dari masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Red).