Eko Kuntadhi Sebut Pemerintah Tidak Cukup Hanya Benar Saat Berkomunikasi

Beritabanten.com – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga harus membangun komunikasi yang bijak dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, cara pemerintah merespons kritik menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui akun Facebook pribadinya pada 17 Juli 2026, Eko mengomentari perdebatan antara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dengan seorang mahasiswa dalam sebuah acara televisi. Ia menilai peristiwa tersebut memberikan pelajaran mengenai pentingnya gaya komunikasi pemerintah ketika berhadapan dengan kritik masyarakat.

Menurut Eko, terlepas dari siapa yang dianggap lebih unggul dalam perdebatan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada cara pemerintah menyampaikan argumentasi. Upaya membantah atau mereduksi kritik mahasiswa, menurutnya, dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintah kurang terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berlandaskan pada kebenaran substansi. Sikap menghargai lawan bicara, kemampuan mendengar, serta kesediaan membuka ruang dialog menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori public trust yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen utama dalam membangun legitimasi pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan masyarakat cenderung lebih mudah menerima kebijakan apabila merasa didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam proses komunikasi.

Sebaliknya, komunikasi yang terkesan defensif atau berorientasi memenangkan perdebatan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Bahkan kebijakan yang memiliki tujuan baik dapat menghadapi penolakan apabila disampaikan dengan pendekatan yang kurang tepat.

Konsep two-way symmetrical communication yang dikembangkan pakar komunikasi James E. Grunig juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. Pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga harus bersedia mendengar kritik, menerima masukan, dan membangun dialog yang konstruktif.

Dalam sistem demokrasi, kritik dari mahasiswa, akademisi, media, maupun masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme checks and balances. Kehadiran kritik tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap pemerintah, melainkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Karena itu, ruang perdebatan di hadapan publik seharusnya dipandang sebagai kesempatan menjelaskan kebijakan secara lebih utuh, bukan sekadar arena untuk membuktikan siapa yang paling benar. Bagi pejabat publik, setiap pernyataan yang disampaikan juga mencerminkan citra institusi dan pemerintah yang diwakilinya.

Meski pandangan Eko Kuntadhi merupakan opini pribadi yang dapat diperdebatkan, gagasan mengenai pentingnya komunikasi yang bijak menjadi salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah yang dipercaya publik bukan hanya mampu menjelaskan kebijakan secara benar, tetapi juga mampu membangun hubungan yang terbuka, santun, dan menghargai perbedaan pandangan.

Pada akhirnya, kualitas komunikasi pemerintah tidak hanya diukur dari keberhasilan menyampaikan pesan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga ruang dialog yang sehat antara negara dan masyarakat. Dalam demokrasi, kepercayaan publik lahir dari komunikasi yang benar sekaligus bijaksana. (Red)