Korupsi Kepala Daerah Tak Cukup Diatasi dengan Integritas, Reformasi Sistem Pengawasan Jadi Kunci

Beritabanten.com – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah kembali membuka perhatian terhadap persoalan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pengawasan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.

Sorotan terhadap persoalan ini menguat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurut Tito, kepala daerah merupakan pejabat publik yang harus memiliki tanggung jawab moral dan integritas pribadi dalam menjalankan amanah masyarakat.

Tito menilai pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap tindakan kepala daerah selama 24 jam penuh. Menurutnya, kepala daerah bukanlah pihak yang harus diawasi secara terus-menerus, melainkan pejabat yang harus memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integritas individu tetap menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi. Seorang gubernur, bupati, maupun wali kota dituntut memiliki komitmen moral agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat.

Namun, persoalan korupsi kepala daerah tidak dapat dilihat hanya dari sisi karakter pribadi. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, praktik korupsi juga dipengaruhi oleh sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Setiap kekuasaan membutuhkan mekanisme pengawasan. Karena itu, negara membangun berbagai instrumen kontrol, mulai dari pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan inspektorat daerah, pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi pengawasan DPRD, hingga penegakan hukum oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, munculnya kembali kasus korupsi kepala daerah dengan pola yang serupa menunjukkan masih adanya celah dalam sistem tata kelola pemerintahan.

Berbagai kasus yang berkaitan dengan suap proyek, perizinan, jual beli jabatan, hingga pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa persoalan korupsi daerah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan moral individu.

Selain aspek pengawasan, tingginya biaya politik juga menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan persoalan korupsi kepala daerah. Besarnya kebutuhan biaya dalam proses kontestasi politik dapat menciptakan tekanan setelah seseorang terpilih, meskipun kondisi tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pernyataan Tito bahwa pemerintah tidak mungkin mengawasi kepala daerah secara fisik setiap saat dinilai realistis. Tantangan utama pemerintah bukan sekadar meningkatkan pengawasan personal, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Penguatan tata kelola, transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, manajemen risiko, serta pengendalian internal menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih dan akuntabel.

Meski demikian, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah tidak dapat menjadi alasan untuk menilai seluruh pemimpin daerah secara negatif. Masih banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik serta menyelesaikan masa jabatan tanpa tersangkut perkara hukum.

Karena itu, pemberantasan korupsi kepala daerah membutuhkan kombinasi antara integritas pemimpin dan sistem pengawasan yang kuat. Integritas tanpa kontrol yang baik dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, sementara sistem yang kuat tanpa pemimpin berintegritas juga tetap memiliki celah untuk disalahgunakan.

Pernyataan Tito Karnavian menjadi pengingat bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral atas setiap keputusan yang dibuat. Namun, negara juga memiliki kewajiban memastikan sistem pemerintahan mampu membatasi peluang terjadinya korupsi.

Pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada individu yang memiliki integritas, tetapi juga pada sistem yang dirancang untuk mencegah penyimpangan. Dengan kombinasi keduanya, upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berkeadilan dapat berjalan lebih efektif. (Red).