Era Digital Mengubah Cara Rakyat Mengkritik, Pemerintah Dituntut Lebih Kreatif Menjawab Aspirasi

Beritabanten.com – Perubahan cara masyarakat menyampaikan kritik di era digital menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Kritik yang dahulu identik dengan aksi massa, tulisan opini, atau pernyataan resmi, kini berkembang menjadi berbagai bentuk kreatif seperti meme, video pendek, satire, hingga parodi politik yang mudah menyebar melalui media sosial.

Fenomena tersebut kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan agar kritik terhadap pemerintah tidak berhenti pada sindiran atau “nyinyiran”, melainkan dapat menjadi masukan yang membangun. Pernyataan itu disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Menurut Prabowo, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, kritik akan memiliki nilai lebih apabila disampaikan dengan dasar yang jelas, menggunakan fakta, serta membawa gagasan perbaikan bagi masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi, cara masyarakat mengutarakan pendapat memang mengalami perubahan besar. Media sosial membuat siapa pun dapat menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik tanpa harus melalui jalur komunikasi konvensional. Akibatnya, kritik politik kini hadir dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Video kreatif, lelucon politik, hingga parodi sering kali menjadi pilihan karena mampu menyampaikan pesan secara sederhana dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, kritik yang dikemas secara humor justru mampu menarik perhatian lebih besar dibandingkan kritik yang disampaikan dengan bahasa formal.

Kondisi tersebut berkaitan dengan konsep attention economy, yaitu persaingan untuk mendapatkan perhatian di ruang digital. Dalam sistem media sosial, konten yang memiliki unsur emosional, menghibur, atau unik cenderung lebih mudah mendapatkan respons dari pengguna. Hal inilah yang membuat bentuk komunikasi kreatif semakin dominan dalam penyampaian kritik.

Namun, popularitas sebuah kritik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pesannya. Kritik yang hanya mengejar viralitas berisiko kehilangan substansi, sementara isu utama yang ingin disampaikan justru tertutup oleh gaya penyampaiannya.

Karena itu, tantangan bagi pemerintah bukan hanya bagaimana menerima kritik, tetapi juga bagaimana meresponsnya dengan pola komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penjelasan kebijakan melalui bahasa yang lebih sederhana, visual yang menarik, dan media yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi strategi untuk memperkuat komunikasi publik.

Adaptasi tersebut bukan berarti mengurangi nilai formal sebuah pemerintahan, melainkan menunjukkan kemampuan mengikuti perubahan pola komunikasi masyarakat. Di era digital, pesan yang baik membutuhkan bukan hanya isi yang benar, tetapi juga cara penyampaian yang mampu menjangkau publik secara efektif.

Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan dua hal yang berjalan bersama: masyarakat yang kritis dan pemerintah yang terbuka. Kritik dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk humor dan parodi, selama tetap berlandaskan fakta serta memiliki tujuan memperbaiki keadaan. Sementara pemerintah perlu melihat perubahan cara berkomunikasi masyarakat sebagai peluang untuk membangun dialog yang lebih dekat, transparan, dan responsif. (Red)