BAZNAS RI dan Kemensetneg Sinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan

Beritabanten.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sinergi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penyelarasan program prioritas BAZNAS dengan agenda pembangunan nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi bersama jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan 13 program prioritas BAZNAS periode 2026–2031 disusun untuk mendukung target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

“Seluruh program prioritas BAZNAS periode 2026–2031 memang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan,” ujar Idy.

Menurut Idy, pelaksanaan program tersebut akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, khususnya Asta Cita yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Ia menegaskan BAZNAS siap mengoptimalkan penyaluran zakat agar sejalan dengan program pemerintah, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Selain menyelaraskan program, BAZNAS juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Regulasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional yang saat ini baru mencapai sekitar 10 persen dari total potensinya.

Jika regulasi tersebut terealisasi, BAZNAS memperkirakan penghimpunan zakat dari ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun setiap tahun. Dana itu diyakini mampu memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Bukan untuk kita, tetapi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa terkumpul Rp18 triliun setiap tahun, tentu akan semakin banyak persoalan masyarakat yang bisa kita bantu selesaikan,” kata Idy.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Erni Juliana, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyelaraskan pengelolaan zakat dengan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertemuan itu juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah seiring rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.

“Peran KSP adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengawal pelaksanaan program prioritas serta berbagai isu strategis nasional,” ujar Erni.

Audiensi tersebut turut dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah Saidah Sakwan, Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi Syarifuddin, Deputi I Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Nasional Hasbi Zaenal, serta jajaran Kantor Staf Presiden, yakni Deputi III Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Hisbul Bahar, dan Tenaga Ahli Muda Kedeputian II Haris Budi Laksono. (Red)