Kasus Febrie Adriansyah Picu Dorongan Evaluasi Besar Sistem Penegakan Hukum

Beritabanten.com – Perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu tanggapan datang dari pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu. Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada 12 Juli 2026, Said Didu menyampaikan pandangan bahwa pemerintah perlu menjadikan perkembangan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat lembaga penegak hukum.

Menurut Said Didu, peristiwa yang melibatkan pejabat tinggi di bidang penegakan hukum seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Walau beritanya simpang siur, kasus mundurnya Jampidsus dan Ketua Tim Pelaksana PKH hendaknya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo membenahi lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK),” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Ia menilai penguatan sistem hukum perlu dilakukan secara serius agar lembaga penegak hukum tetap memiliki integritas, independensi, dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pembenahan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja aparat hukum.

Said Didu juga menyampaikan pandangan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar persoalan di sektor hukum tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya tindakan yang mampu memperkuat tata kelola dan mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus dan pengunduran tersebut diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setelah itu, namanya muncul dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara tersebut mendapat perhatian luas karena melibatkan sosok yang sebelumnya menduduki posisi strategis dalam penanganan berbagai kasus korupsi besar. Proses hukum terhadap perkara ini masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di tengah perkembangan kasus tersebut, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum. Transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas aparat menjadi hal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Pada akhirnya, penanganan perkara ini tidak hanya akan menjadi ujian bagi proses hukum yang berjalan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat reformasi kelembagaan agar sistem penegakan hukum semakin kredibel dan dipercaya publik. (Red)