Danantara Klaim Kinerja Meroket, Publik Menunggu Angka yang Bisa Dibuktikan

Beritabanten.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali membuka perbincangan tentang seberapa jauh publik dapat melihat dan menguji kinerja lembaga pengelola aset negara tersebut.

Dalam acara peluncuran buku “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Djakarta Theatre, Jumat (7/8/2026), Prabowo menyebut dirinya menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat hingga 400 persen dalam satu tahun sejak lembaga tersebut diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Prabowo bahkan menyebut, jika angka tersebut belum mencapai 400 persen, kenaikan 200 hingga 300 persen pun tetap merupakan capaian yang besar.

Namun, pada saat yang sama, Prabowo mengakui angka tersebut masih perlu diaudit dan diverifikasi.

Pernyataan itu membuat persoalan bergeser dari sekadar seberapa besar pertumbuhan Danantara menjadi bagaimana angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dalam pengelolaan investasi negara, angka pertumbuhan tidak berdiri sendiri. Publik membutuhkan informasi mengenai sumber pendapatan, periode pembanding, aset yang dikelola, hingga metode penghitungan yang digunakan.

Lonjakan 400 persen misalnya, dapat memiliki arti berbeda jika dihitung dari basis pendapatan yang sangat kecil. Karena itu, tanpa mengetahui angka awal dan komponen pembentuk pendapatan, persentase pertumbuhan belum cukup menggambarkan keberhasilan investasi.

Pertanyaan lain juga muncul mengenai sumber pertumbuhan tersebut. Apakah berasal dari keuntungan investasi, peningkatan pendapatan operasional, perubahan nilai aset, konsolidasi perusahaan negara, atau faktor lainnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena Danantara mengelola aset strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Di sinilah transparansi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari klaim keberhasilan.

Publik tidak cukup hanya menerima angka pertumbuhan melalui pernyataan pejabat. Masyarakat membutuhkan laporan yang dapat diperiksa, dibandingkan, dan dipahami secara objektif.

Apalagi angka yang disampaikan mencapai ratusan persen.

Semakin besar klaim kinerja, semakin besar pula kebutuhan terhadap data pendukungnya.

Laporan keuangan yang telah diaudit, rincian kinerja investasi, komposisi portofolio, serta informasi mengenai risiko menjadi bagian penting untuk melihat apakah pertumbuhan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kinerja atau dipengaruhi faktor lain.

Persoalannya bukan pada keharusan publik untuk mencurigai setiap capaian pemerintah.

Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar capaian yang benar-benar baik dapat memperoleh kepercayaan yang lebih kuat.

Jika Danantara memang berhasil meningkatkan pendapatannya hingga ratusan persen, laporan terbuka akan menjadi bukti yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar pernyataan.

Dalam konteks pengelolaan aset negara, kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan angka besar.

Kepercayaan lahir ketika angka tersebut memiliki sumber yang jelas, metode penghitungan yang dapat dipahami, dan hasil audit yang dapat diperiksa.

Karena itu, pernyataan mengenai kinerja Danantara sebaiknya menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi lembaga tersebut.

Publik pada akhirnya tidak membutuhkan angka yang terdengar spektakuler.

Publik membutuhkan angka yang bisa diuji.

Jika klaim pertumbuhan 400 persen terbukti melalui laporan dan audit independen, maka capaian tersebut tentu layak diapresiasi.

Tetapi jika proses verifikasi masih berlangsung, ruang kehati-hatian tetap diperlukan agar klaim awal tidak berubah menjadi kesimpulan sebelum data resmi tersedia.

Danantara sedang membangun bukan hanya portofolio investasi, tetapi juga kepercayaan publik.

Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak semata-mata seberapa tinggi pertumbuhan yang diumumkan, melainkan seberapa terbuka lembaga tersebut menjelaskan dari mana angka itu berasal dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Red)