Beras Fortifikasi untuk MBG Dinilai Tepat, Efeknya terhadap Ekonomi Daerah Perlu Dihitung

Beritabanten.com – Rencana Perum Bulog menghadirkan beras fortifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Namun, di balik manfaat kesehatan yang ditawarkan, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan beras premium yang diperkaya vitamin atau beras fortifikasi khusus untuk kebutuhan MBG. Beras tersebut dipastikan bukan berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melainkan produk premium yang dirancang sesuai standar gizi program nasional.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pemerintah selanjutnya akan membahas konsep tersebut dalam rapat koordinasi untuk menentukan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Bulog, fortifikasi dilakukan dengan menambahkan vitamin tertentu ke dalam beras sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien bagi para penerima manfaat MBG. Praktik serupa sebenarnya telah diterapkan di berbagai negara sebagai salah satu strategi mengatasi kekurangan vitamin dan mineral pada masyarakat.

Dari sisi kesehatan masyarakat, kebijakan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah lama merekomendasikan fortifikasi pangan pokok sebagai bagian dari upaya mengurangi defisiensi mikronutrien. Meski demikian, beras fortifikasi tetap tidak dapat menggantikan kebutuhan gizi seimbang yang harus dipenuhi melalui konsumsi protein, sayuran, buah-buahan, dan sumber pangan lainnya.

Selain aspek kesehatan, kebijakan penyediaan beras untuk MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang tidak kalah penting. Model pengadaan yang terlalu terpusat berpotensi mengurangi perputaran ekonomi di daerah apabila seluruh kebutuhan dipasok melalui satu jalur distribusi.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja pemerintah akan memberikan dampak yang lebih luas apabila melibatkan pelaku usaha lokal. Ketika dapur MBG membeli beras dari penggilingan padi, koperasi, atau gabungan kelompok tani di wilayah masing-masing, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga petani, pelaku UMKM pangan, tenaga kerja, hingga sektor distribusi di daerah.

Sebaliknya, apabila sebagian besar pengadaan dilakukan secara terpusat, peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal berpotensi menyusut meskipun Bulog tetap menyerap gabah dan beras petani melalui berbagai skema yang selama ini dijalankan.

Konsep tersebut sejalan dengan teori value chain yang dikembangkan Michael Porter. Semakin banyak pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi, semakin besar pula nilai tambah ekonomi yang tercipta. Karena itu, Program MBG berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa apabila bahan bakunya diserap dari pemasok lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Sejumlah kalangan menilai pendekatan yang paling ideal adalah menggabungkan kedua model tersebut. Bulog dapat berperan sebagai penyangga stok nasional, penjaga kualitas, sekaligus pemasok ketika suatu daerah mengalami kekurangan produksi atau gejolak harga. Sementara itu, daerah yang memiliki produksi beras mencukupi dapat diberikan ruang untuk menyerap pasokan dari penggilingan lokal, koperasi, maupun gabungan kelompok tani yang telah memenuhi standar kualitas serta fortifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Dengan pola tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkontribusi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Keberhasilan program nasional pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian, UMKM pangan, koperasi, dan perekonomian lokal secara berkelanjutan. (Red)