MBG Itu Program Makan, Bukan Program Tetek Bengek

Beritabanten.com – Pemerintah memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp174 triliun pada 2027. Nilainya memang lebih rendah dibandingkan rencana sebelumnya, tetapi tetap merupakan anggaran yang sangat besar. Karena itu, fokus pembahasan seharusnya tidak hanya pada besaran anggaran, melainkan bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan utama program.

Esensi MBG sederhana, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Artinya, prioritas pertama anggaran harus memastikan makanan yang diterima memiliki kualitas gizi yang baik, porsinya memadai, aman dikonsumsi, dan didistribusikan tepat waktu. Jangan sampai anggaran justru lebih banyak terserap untuk berbagai kegiatan pendukung yang tidak berdampak langsung pada pemenuhan gizi.

Karena itu, setiap komponen pengeluaran di luar penyediaan makanan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pertanyaannya sederhana, apakah sebuah kegiatan benar-benar diperlukan agar makanan sampai kepada penerima manfaat? Jika tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan, maka komponen tersebut layak dipangkas. Seremoni, publikasi yang berlebihan, rapat, perjalanan dinas, birokrasi yang terlalu panjang, hingga program pendamping yang manfaatnya belum terukur tidak seharusnya mengurangi anggaran yang semestinya dinikmati masyarakat melalui makanan bergizi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka secara transparan komposisi penggunaan anggaran MBG. Publik berhak mengetahui berapa besar dana yang digunakan untuk membeli bahan makanan, berapa untuk proses memasak dan distribusi, serta berapa yang dialokasikan untuk administrasi dan biaya operasional lainnya. Transparansi menjadi penting mengingat seluruh anggaran tersebut berasal dari uang negara.

Keberhasilan MBG juga tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang dibangun, banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, atau tingginya tingkat penyerapan anggaran. Tolok ukur utamanya adalah apakah makanan benar-benar diterima oleh sasaran, memiliki kualitas gizi yang sesuai, serta memberikan manfaat bagi kesehatan penerima program.

Pengurangan jumlah dapur layanan seharusnya menjadi momentum untuk membenahi desain program secara keseluruhan. Efisiensi idealnya dilakukan pada biaya pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan, bukan mengurangi kualitas makanan. Organisasi dan tata kelola harus mengikuti kebutuhan program, bukan sebaliknya, program yang dibebani untuk membiayai struktur yang terus membesar.

Meski anggaran MBG turun menjadi Rp174 triliun, nilainya tetap sangat besar dan menuntut pengelolaan yang cermat. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai keberhasilan program ini bukan dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa banyak dana yang benar-benar hadir dalam bentuk makanan bergizi di atas piring para penerima manfaat. Sebab, MBG adalah program makan. Tujuan utamanya mengisi piring dengan makanan bergizi, bukan membiayai berbagai tetek bengek yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat. (Red)