Beritabanten.com — Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih mampu tumbuh, namun kondisi itu belum otomatis membuat seluruh masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan.

Kelompok kelas menengah justru masih menghadapi tekanan daya beli, biaya hidup, serta ketidakpastian pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen pada kuartal II 2026. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,52 persen.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tekanan terhadap kelas menengah juga terlihat dari perubahan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori tersebut. BPS mencatat jumlah kelas menengah turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Penurunan tersebut tidak berarti seluruh masyarakat yang keluar dari kategori kelas menengah otomatis menjadi miskin. Namun, kondisi itu menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang semakin rentan ketika menghadapi kenaikan biaya hidup atau kehilangan pendapatan.

ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menilai persoalan daya beli tidak cukup diatasi dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.

Menurutnya, yang lebih penting adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan pendapatan dan kepastian kerja yang lebih baik.

“Membuka padat karya di manufaktur, itu kuncinya,” kata Enrico.

Menurut Enrico, penguatan sektor manufaktur dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Itu tercermin dari skill yang dibutuhkan, salary yang lebih tinggi, dan juga kontrak kerja yang panjang,” ujarnya.

Persoalan kelas menengah bukan semata-mata karena masyarakat terlalu banyak berbelanja. Ketika biaya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan sehari-hari terus menyerap pendapatan, ruang untuk menabung menjadi semakin terbatas.

Masyarakat akhirnya tetap melakukan konsumsi, tetapi dengan ruang keuangan yang semakin sempit.

Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan ketika rumah tangga menghadapi kebutuhan mendadak, kehilangan pekerjaan atau harus membayar biaya kesehatan. Tanpa tabungan yang cukup, guncangan ekonomi kecil dapat berubah menjadi utang.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi 5,29 persen perlu dilihat lebih jauh. Bukan hanya seberapa besar ekonomi nasional tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan riil, daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif, terutama di sektor yang mampu memberikan pendapatan dan kepastian kerja bagi masyarakat.

Sebab, ekonomi yang tumbuh belum tentu membuat masyarakat merasa lebih sejahtera jika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan mereka.

Ukuran pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari kondisi nyata rumah tangga. Ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, memiliki tabungan, membangun aset dan menghadapi risiko ekonomi tanpa harus menambah utang, manfaat pertumbuhan akan lebih terasa. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com