Beban MBG dan KDMP Capai Ratusan Triliun, Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan

Beritabanten.com – Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kombinasi kebutuhan anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah dan pembiayaan KDMP melalui perbankan milik negara membuat pemerintah perlu memastikan seluruh skema berjalan dengan pengawasan dan perhitungan risiko yang matang.

Beban anggaran yang besar tidak serta-merta menunjukkan kondisi fiskal dalam keadaan berbahaya. Tingkat risiko tetap bergantung pada kemampuan negara membiayai program, kondisi perekonomian, pengelolaan anggaran serta hasil yang dihasilkan dari program tersebut.

Dari sisi fiskal, kemampuan pemerintah menjaga defisit dan utang menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Karena itu, penilaian terhadap MBG dan KDMP tidak cukup hanya dengan melihat nominal anggarannya.

Namun, perhatian muncul ketika sumber pembiayaan dan bentuk kewajiban kedua program tersebut memiliki karakter berbeda.

MBG merupakan program yang pembiayaannya masuk dalam anggaran negara. Sementara pembiayaan KDMP yang melibatkan perbankan milik negara memiliki mekanisme tersendiri dan tetap perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan risiko apabila pembiayaan tersebut menghadapi persoalan di kemudian hari.

Risiko Perlu Dibaca Secara Utuh

Kombinasi berbagai bentuk pembiayaan dapat membuat risiko tidak terlihat dalam satu angka.

Karena itu, pemerintah perlu memiliki gambaran menyeluruh mengenai seluruh kewajiban yang muncul dari program-program besar tersebut.

Transparansi menjadi penting agar pemerintah, DPR dan masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, sumber pembiayaan, kewajiban yang mungkin muncul serta kemampuan program dalam menghasilkan manfaat ekonomi.

Pengawasan juga diperlukan agar pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan negara tidak berubah menjadi persoalan baru bagi sektor keuangan.

Jika pembiayaan KDMP tidak berjalan sesuai rencana dan menimbulkan masalah dalam pengembalian kewajiban, dampaknya dapat meluas kepada lembaga keuangan yang terlibat.

Dalam kondisi tertentu, persoalan tersebut berpotensi membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, kualitas pembiayaan dan kemampuan penerima menjalankan kegiatan ekonomi menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan sejak awal.

Manfaat Program Jadi Ukuran

Besarnya anggaran sebenarnya masih dapat dibenarkan apabila program yang dibiayai menghasilkan manfaat yang sepadan.

MBG, misalnya, diharapkan tidak hanya memberikan makanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Sementara KDMP diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha dan memperkuat perekonomian di tingkat lokal.

Artinya, keberhasilan kedua program tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap.

Pemerintah perlu mengukur dampak nyata yang dihasilkan. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Transparansi Jangan Diabaikan

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi pengelolaan anggaran dan pembiayaan.

Pemerintah perlu memastikan seluruh potensi kewajiban dapat dihitung dan dipantau secara terbuka.

Langkah tersebut penting agar pengambil kebijakan tidak hanya melihat beban yang tercatat dalam APBN, tetapi juga memperhitungkan potensi risiko yang dapat muncul dari program pemerintah melalui berbagai jalur pembiayaan.

Dengan informasi yang lengkap, pemerintah dapat mengambil langkah koreksi lebih cepat apabila ditemukan persoalan.

Sebaliknya, jika risiko baru diketahui setelah menimbulkan kerugian, ruang pemerintah untuk melakukan perbaikan menjadi lebih sempit.

Koreksi Kebijakan Jadi Penentu

Kemampuan melakukan evaluasi dan koreksi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

MBG yang terus dievaluasi dari sisi anggaran, distribusi dan pelaksanaan menunjukkan bahwa program berskala besar memang membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan.

Pendekatan yang sama perlu diterapkan terhadap program lain, termasuk KDMP.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan pembiayaan, pemerintah harus memiliki ruang untuk melakukan perbaikan tanpa menunggu masalah berkembang menjadi beban yang lebih besar.

Program prioritas tetap membutuhkan dukungan politik. Namun, dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang untuk melakukan evaluasi.

Masuk Zona Waspada

Beban MBG dan KDMP yang mencapai ratusan triliun rupiah belum otomatis menunjukkan bahwa negara berada dalam kondisi krisis fiskal.

Namun, besarnya nilai tersebut cukup menjadi alasan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan.

Risiko terbesar bukan semata-mata berada pada besar kecilnya angka, tetapi pada kemampuan negara memastikan setiap program memiliki sumber pembiayaan yang jelas, pengelolaan yang disiplin dan manfaat yang dapat diukur.

Selama pemerintah masih mampu mengendalikan anggaran, memantau risiko dan melakukan koreksi ketika diperlukan, beban besar tersebut masih dapat dikelola.

Sebaliknya, apabila program terus diperbesar tanpa evaluasi dan kewajiban yang muncul tidak dihitung secara menyeluruh, beban tersebut berpotensi berubah menjadi tekanan baru bagi keuangan negara.

Karena itu, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar membiayai program besar, tetapi memastikan negara tetap memegang kendali atas seluruh konsekuensi keuangan dari kebijakan yang dibuatnya (Red)