Saat Gubernur Sumut Minta Publik Jangan Salahkan Siapa-Siapa, Kok Bisa?

Saat Gubernur Sumut Minta Publik Jangan Salahkan Siapa-Siapa, Kok Bisa?

Beritabanten.com – Ada sesuatu yang terasa janggal dalam kasus 353 pelajar di Kabupaten Karo yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, ketika sejumlah pelajar di Berastagi mulai mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG. Sehari kemudian, jumlah korban yang dilaporkan mencapai 353 pelajar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kemudian meminta maaf dan memastikan para korban mendapatkan perawatan hingga pulih. Sikap tersebut tentu patut diapresiasi. Pejabat publik memang semestinya tidak alergi meminta maaf ketika masyarakat, terlebih anak-anak sekolah, mengalami persoalan dalam sebuah program pemerintah.

Namun, permintaan maaf tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

Justru setelah permintaan maaf muncul pertanyaan yang lebih penting: mengapa ratusan anak mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan dari program yang seharusnya menjamin makanan bergizi dan aman?

Bobby juga meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan keluar. Secara prinsip, pernyataan tersebut benar. Pemerintah tidak boleh menunjuk seseorang sebagai penyebab sebelum tersedia bukti. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan apakah persoalan berasal dari bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya.

Tetapi ada perbedaan besar antara tidak menuduh sebelum ada bukti dengan tidak mencari pihak yang bertanggung jawab.

Publik memang tidak harus menentukan siapa yang bersalah hari ini. Namun, pemerintah justru wajib memastikan proses untuk menemukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab berjalan secara terbuka.

Sebab, yang terdampak bukan satu atau dua anak. Sebanyak 353 pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dalam satu rangkaian kejadian. SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut juga dilaporkan dihentikan sementara dan sampel makanan diperiksa.

Artinya, persoalan ini cukup serius dan membutuhkan pemeriksaan menyeluruh.

Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar “siapa yang harus disalahkan?”, tetapi “siapa yang bertanggung jawab memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak itu aman?”

Keduanya berbeda.

Pertanyaan pertama berorientasi pada tuduhan. Pertanyaan kedua menyangkut tata kelola dan akuntabilitas.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelalaian, pemerintah tinggal menjelaskannya berdasarkan bukti. Jika ditemukan kesalahan prosedur, harus ada koreksi. Jika terdapat pelanggaran standar keamanan pangan, harus ada sanksi. Dan jika masalahnya bersifat sistemik, maka sistem pengawasan MBG harus diperbaiki.

Jangan sampai kalimat “jangan salahkan siapa-siapa dulu” bergeser menjadi “jangan bertanya siapa-siapa”.

Dalam pemerintahan yang menggunakan uang negara untuk menjalankan program berskala besar, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi, bagaimana pengawasan dilakukan, di mana letak kegagalannya, dan apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Apalagi, program MBG berkaitan langsung dengan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Makanan yang diberikan negara semestinya tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.

Bobby Nasution sudah meminta maaf. Itu baik.

Tetapi maaf seharusnya menjadi awal, bukan akhir.

Setelah permintaan maaf harus ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan harus ada transparansi. Setelah penyebab ditemukan harus ada pertanggungjawaban. Dan setelah itu harus ada perbaikan.

Sebab 353 anak bukan sekadar angka dalam laporan pelaksanaan MBG. Mereka adalah anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi, bukan menghadapi risiko kesehatan.

Jadi, jika pemerintah mengatakan, “jangan salahkan siapa-siapa dulu”, publik tentu bisa menjawab: baik, jangan salahkan siapa-siapa sebelum ada bukti.

Tetapi jangan pula berhenti mencari siapa yang bertanggung jawab.

Karena tidak menuduh tanpa bukti adalah bentuk keadilan. Namun, tidak mencari pertanggungjawaban setelah bukti ditemukan justru merupakan kelalaian. (Red)