Doa Saat HUT RI, Menag Dirujak Netizen

Beritabanten.com – Menteri Agama menjadi sorotan setelah memimpin doa dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Doa tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai terlalu banyak memuat capaian pemerintah, angka-angka statistik, serta pujian terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu sindiran yang muncul berbunyi, “Kita gak bego, kita bisa membedakan mana doa dan mana menjilat.”

Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan sebagian masyarakat yang menilai doa dalam acara kenegaraan seharusnya lebih banyak berisi ungkapan syukur, permohonan kepada Tuhan, serta harapan untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa.

Persoalannya bukan pada doa untuk Presiden. Mendoakan pemimpin agar diberikan kesehatan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan menjalankan amanah merupakan hal yang wajar.

Namun, sorotan muncul ketika pujian terhadap pemimpin dinilai terlalu dominan hingga doa terdengar seperti penyampaian capaian dan keberhasilan pemerintah.

Dalam ruang keagamaan, penggunaan kata dan simbol memiliki makna tersendiri. Ketika data statistik serta berbagai capaian pemerintahan dimasukkan dalam doa, sebagian publik dapat menangkapnya bukan hanya sebagai permohonan kepada Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk penyampaian pesan politik.

Terlebih, doa tersebut disampaikan oleh Menteri Agama dalam momentum peringatan kemerdekaan yang disaksikan masyarakat luas. Sebagai pejabat negara, setiap kalimat yang disampaikan membawa representasi institusi sehingga tidak mengherankan jika publik memberikan perhatian dan penilaian lebih kritis.

Di sinilah batas antara doa dan pujian terhadap kekuasaan menjadi sorotan. Doa tentu boleh menyebut pemimpin dan mendoakan keberhasilan pemerintah. Namun, doa tidak semestinya berubah menjadi ruang untuk mengagungkan kekuasaan atau menyampaikan daftar pencapaian pemerintahan.

Dalam demokrasi, kritik publik merupakan bagian dari pengawasan terhadap pejabat negara. Bahkan dalam momentum keagamaan sekalipun, masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan bahasa dan simbol yang disampaikan di ruang publik.

Karena itu, kritik terhadap doa Menteri Agama tidak serta-merta berarti masyarakat menolak doa untuk Presiden. Yang dipersoalkan adalah ketika doa yang seharusnya bersifat spiritual dan universal justru dinilai terlalu sarat dengan pujian terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya, doa dalam peringatan kemerdekaan semestinya menjadi ruang untuk mendoakan seluruh bangsa. Mulai dari rakyat, pemimpin, aparat, petani, buruh, guru, anak-anak, hingga masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan.

Mendoakan pemimpin adalah hal yang baik. Namun, ketika pujian kepada pemimpin terasa berlebihan dalam sebuah doa, publik tentu berhak memberikan penilaian.

Di situlah masyarakat dapat membedakan mana ungkapan spiritual, mana bentuk apresiasi, dan mana yang sudah terasa sebagai sanjungan kepada kekuasaan. (Red)