Presiden Minta Pemda Jangan Boros, Bagaimana dengan MBG?

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun daerah secara besar-besaran. Dalam pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD pada 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan anggaran untuk seremoni lebih baik dialihkan untuk memperbaiki sekolah, rumah sakit, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Pesan tersebut jelas: di tengah kebutuhan rakyat yang masih besar, anggaran negara harus diarahkan pada belanja yang memberikan manfaat nyata.

Secara prinsip, gagasan tersebut sangat masuk akal. Dalam pengelolaan anggaran publik, setiap pengeluaran pemerintah memiliki konsekuensi. Ketika anggaran digunakan untuk pesta dan seremoni, uang tersebut tidak dapat digunakan pada saat yang sama untuk memperbaiki ruang kelas, membeli alat kesehatan, atau meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun, dari prinsip yang disampaikan Presiden itu muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: jika pemerintah daerah diminta tidak boros, bagaimana dengan Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Pertanyaan tersebut bukan berarti MBG tidak memiliki tujuan yang baik. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, sekaligus menjadi bagian dari investasi pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia.

Secara konsep, tujuan tersebut memiliki manfaat sosial yang kuat. Anak yang memperoleh makanan bergizi dan aman tentu lebih baik daripada anak yang belajar dalam keadaan lapar atau kekurangan gizi.

Tetapi dalam kebijakan publik, tujuan yang baik tidak otomatis membuat sebuah program bebas dari pemborosan. Yang harus diuji bukan hanya tujuannya, tetapi juga desain, biaya, pelaksanaan, ketepatan sasaran, distribusi, pengadaan, pengawasan, serta hasil yang diperoleh dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan.

Di sinilah konsep value for money menjadi penting. Pemerintah harus mampu menunjukkan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan untuk MBG benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal.

Berapa biaya makanan per penerima? Berapa biaya distribusi dan administrasinya? Berapa banyak makanan yang tidak dikonsumsi? Seberapa besar pemborosan dalam pengadaan? Apakah seluruh penerima memang membutuhkan subsidi makanan? Dan yang paling penting, apakah ada cara lain yang lebih murah untuk mencapai tujuan gizi yang sama?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena MBG memiliki skala yang sangat besar. Dalam program dengan anggaran ratusan triliun rupiah, inefisiensi yang tampak kecil pada satu penerima dapat berubah menjadi angka yang sangat besar ketika dikalikan dengan jutaan penerima.

Karena itu, semakin besar anggaran sebuah program, semakin ketat pula standar evaluasinya.

Pemerintah tentu boleh mengatakan MBG merupakan investasi, bukan pemborosan. Tetapi status sebagai investasi harus dibuktikan melalui hasil.

Investasi dalam program gizi tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial secara langsung. Manfaatnya dapat berupa perbaikan status gizi, penurunan masalah kekurangan gizi, meningkatnya kehadiran dan konsentrasi siswa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Sebaliknya, jika persoalan justru muncul pada rantai pelaksanaan, seperti makanan tidak sesuai standar, makanan tidak dikonsumsi, distribusi tidak efisien, kasus keracunan, atau pembengkakan biaya, pemerintah harus berani melakukan perbaikan.

Karena itu, tidak tepat jika setiap kritik terhadap MBG langsung dianggap sebagai sikap anti terhadap program pemerintah. Mengkritik efisiensi MBG justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga program tersebut agar tidak kehilangan tujuan awalnya.

Presiden sendiri sedang membangun narasi besar mengenai efisiensi. Pemerintah daerah diminta menghapus belanja yang manfaatnya dianggap rendah. Kementerian diminta mengurangi kegiatan seremonial. Anggaran harus diarahkan kepada kebutuhan rakyat yang lebih penting.

Logika yang sama semestinya berlaku secara konsisten terhadap seluruh belanja negara, termasuk MBG.

Jika pemerintah daerah menghabiskan anggaran untuk pesta ulang tahun ketika sekolah masih rusak, Presiden mengatakan uang tersebut lebih baik digunakan untuk memperbaiki sekolah.

Maka pertanyaan yang sama sah diajukan kepada pemerintah pusat: apakah setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG sudah menghasilkan manfaat maksimal, atau masih ada bagian yang dapat dihemat tanpa mengurangi manfaat gizinya?

Di sinilah konsistensi kebijakan diuji.

Efisiensi tidak boleh hanya menjadi alasan untuk memangkas kegiatan pemerintah daerah, perjalanan dinas, atau seremoni. Efisiensi harus menjadi prinsip dalam seluruh pengelolaan APBN.

Pada akhirnya, persoalannya bukan pemerintah daerah versus pemerintah pusat, juga bukan seremoni versus MBG. Persoalannya adalah bagaimana negara memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Jika seremoni yang tidak perlu harus dipangkas, tentu itu langkah yang baik. Tetapi program yang menghabiskan anggaran jauh lebih besar juga harus bersedia diuji dengan pertanyaan yang sama: berapa biayanya, apa hasilnya, siapa yang menerima manfaat, berapa yang terbuang, dan apakah ada cara yang lebih efisien?

Sebab efisiensi anggaran yang konsisten tidak mengenal program favorit. Bahkan program unggulan pemerintah pun harus tunduk pada audit, evaluasi, transparansi, dan prinsip value for money. (Red)