Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya menjadi salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tetap berjalan meski kritik dan persoalan pelaksanaan terus bermunculan.
Dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, MBG bukan lagi sekadar program sosial, tetapi telah menjadi kebijakan fiskal berskala besar. Karena itu, pertanyaan mengenai efektivitas, efisiensi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran menjadi semakin penting.
Tujuan MBG sebenarnya sulit diperdebatkan. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, tujuan yang baik tetap membutuhkan pelaksanaan yang baik.
Dosen Departemen Gizi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, menilai program makan bergizi di sekolah memiliki tujuan yang baik dan merupakan bentuk tanggung jawab negara. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang ketat.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” kata Mirza, seraya menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan dan evaluasi berbasis data.
Menurut Mirza, keberhasilan MBG juga tidak bisa hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan. Dampak investasi gizi membutuhkan waktu untuk terlihat sehingga kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak perlu terus dipantau.
Di sinilah kritik terhadap MBG seharusnya ditempatkan. Kritik bukan berarti menolak pemberian makanan bergizi kepada anak. Justru kritik diperlukan agar uang negara yang jumlahnya sangat besar benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan.
Pemerintah perlu menunjukkan berapa biaya satu porsi, berapa biaya distribusi, berapa banyak makanan yang terbuang, bagaimana pengawasan dilakukan, dan apakah hasil yang dicapai sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Keamanan pangan juga tidak boleh menjadi persoalan sampingan. Ketika muncul kasus dugaan keracunan, evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi.
MBG boleh terus berjalan. Bahkan jika terbukti efektif, aman dan tepat sasaran, program tersebut layak dipertahankan.
Namun, semakin besar anggarannya, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuktikan hasilnya.
Biarkan masyarakat bertanya. Biarkan pengamat menghitung. Biarkan auditor memeriksa.
Kritik bukan gonggongan yang harus diabaikan. Kritik adalah alarm agar MBG tidak kehilangan tujuan awalnya.
Pada akhirnya, bukan slogan yang harus menjawab, melainkan data. Apakah ratusan triliun rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan anak-anak yang lebih sehat dan berkualitas?
Jika jawabannya iya, biarkan MBG terus berlalu.
Tetapi jika masih ada pemborosan, persoalan keamanan pangan dan lemahnya tata kelola, pemerintah harus bersedia memperbaikinya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan