Elite Makin Jauh dari Rakyat, Ketika Kekuasaan Kehilangan Pengalaman Sosial

Beritabanten.com – Perdebatan mengenai gaya hidup elite politik kembali membuka persoalan yang lebih besar: semakin jauhnya pengalaman kehidupan para pemegang kekuasaan dari realitas masyarakat yang mereka pimpin.

Kritik publik terhadap kemewahan pejabat sebenarnya bukan sekadar persoalan fasilitas atau gaya hidup. Di baliknya terdapat pertanyaan mengenai empati, representasi, dan kemampuan penguasa memahami persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ketika sebagian pejabat hidup dengan berbagai kemudahan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, sulitnya pekerjaan, biaya pendidikan, hingga persoalan akses layanan dasar, muncul kekhawatiran bahwa pengalaman sosial antara keduanya semakin berbeda.

Sosiolog Pierre Bourdieu dalam berbagai kajiannya mengenai modal sosial, ekonomi, dan budaya menjelaskan bagaimana latar belakang seseorang dapat memengaruhi posisi serta aksesnya dalam struktur sosial.

Dalam konteks politik, modal ekonomi dan sosial dapat dikonversi menjadi modal politik. Mereka yang sejak awal memiliki jaringan, sumber daya, pendidikan, dan akses terhadap kelompok berpengaruh memiliki peluang lebih besar untuk memasuki ruang kekuasaan.

Kondisi tersebut membuat persoalan representasi menjadi penting. Demokrasi memang memberikan hak yang sama secara formal kepada warga negara, tetapi kemampuan untuk masuk dan bertahan dalam kompetisi politik tidak selalu dimiliki secara merata.

Ilmuwan politik Robert D. Putnam juga menempatkan modal sosial sebagai unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Kepercayaan, jaringan sosial, dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi yang memungkinkan hubungan antara warga dan institusi berjalan lebih sehat.

Dalam konteks tersebut, pejabat publik tidak cukup hanya mengetahui persoalan masyarakat melalui laporan birokrasi. Mereka membutuhkan hubungan sosial yang nyata agar kebijakan tidak kehilangan konteks.

Masalahnya, jarak sosial dapat membuat pengalaman rakyat berubah menjadi sekadar angka.

Kemiskinan terlihat sebagai persentase. Pengangguran menjadi statistik. Harga pangan menjadi indikator inflasi. Sementara bagi masyarakat, semua itu merupakan persoalan yang menentukan apakah mereka dapat membayar sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau bertahan sampai akhir bulan.

Di sinilah konsep policy empathy menjadi penting. Kebijakan publik membutuhkan kemampuan memahami bagaimana keputusan pemerintah dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Seorang pejabat tidak harus berasal dari keluarga miskin untuk memiliki empati terhadap masyarakat bawah. Namun, ia harus memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan sosialnya dan melihat persoalan dari sudut pandang kelompok yang berbeda.

Pengamat politik sekaligus akademisi dapat melihat persoalan tersebut sebagai tantangan bagi kualitas demokrasi. Ketika ruang politik semakin didominasi kelompok dengan modal besar, kompetisi elektoral memang tetap berlangsung, tetapi kesempatan untuk menghasilkan representasi yang benar-benar beragam dapat semakin terbatas.

Persoalannya bukan berarti semua pejabat dari kalangan berada gagal memahami rakyat. Banyak orang dari keluarga mapan justru mampu menjadi pembuat kebijakan yang efektif dan memiliki kepedulian sosial tinggi.

Sebaliknya, latar belakang sederhana juga bukan jaminan seseorang akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, ukuran sebenarnya bukan berasal dari mana seorang pejabat datang, melainkan seberapa kuat hubungan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat setelah memperoleh kekuasaan.

Kritik mengenai gaya hidup elite seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali bagaimana pejabat berinteraksi dengan masyarakat.

Kunjungan lapangan tidak boleh sekadar seremoni. Dialog dengan warga tidak cukup hanya dilakukan ketika pemerintah membutuhkan dukungan. Pengambilan kebijakan harus dibangun melalui pemahaman terhadap persoalan yang benar-benar terjadi.

Sebab, ada perbedaan besar antara mengetahui kemiskinan dan merasakan dampaknya. Ada perbedaan antara membaca laporan pengangguran dan bertemu keluarga yang kehilangan sumber penghasilan.

Di titik itulah kualitas kepemimpinan diuji.

Kekuasaan seharusnya tidak menciptakan tembok antara pejabat dan rakyat. Justru semakin tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan, semakin besar pula tuntutan agar ia memahami kehidupan masyarakat yang berada di luar lingkar kekuasaannya.

Pada akhirnya, persoalan bukan apakah seorang menteri boleh hidup nyaman atau apakah seorang pejabat berasal dari keluarga kaya.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kenyamanan tersebut membuat mereka kehilangan kemampuan melihat kesulitan rakyat.

Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola negara. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tetap memiliki hubungan sosial dengan masyarakat.

Jika penguasa hanya mengenal rakyat melalui angka dan laporan, maka kebijakan mungkin tetap berjalan secara administratif. Tetapi ketika jarak pengalaman semakin lebar, negara berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: rasa keterhubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. (Red)