Beritabanten.com – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengenai pengalaman masa kecilnya yang kerap mengalami bisul setelah banyak mengonsumsi telur menjadi perhatian publik. Cerita tersebut disampaikan pada Rabu, 22 Juli 2026, ketika ia menjelaskan bagaimana telur menjadi salah satu sumber protein yang dekat dengan kehidupan keluarganya di Grobogan.
Namun, pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah ahli gizi yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan konsumsi telur secara langsung menyebabkan bisul. Dalam dunia medis, bisul lebih berkaitan dengan infeksi bakteri pada kulit, bukan semata-mata akibat mengonsumsi makanan tertentu.
Pengalaman pribadi tentu dapat menjadi bagian dari cerita seseorang. Akan tetapi, ketika disampaikan oleh pejabat publik yang memimpin lembaga strategis di bidang gizi, setiap pernyataan memiliki dampak yang lebih luas. Masyarakat dapat memaknainya bukan hanya sebagai pengalaman individu, tetapi juga sebagai informasi yang berkaitan dengan kesehatan.
Dalam komunikasi publik dikenal konsep authority bias, yaitu kecenderungan masyarakat mempercayai suatu informasi karena disampaikan oleh figur yang memiliki jabatan atau otoritas tertentu. Karena itu, pejabat negara memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama terkait kesehatan dan pola konsumsi.
Hal ini menjadi penting karena BGN memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Salah satu tantangan dalam edukasi pangan adalah meluruskan berbagai mitos makanan yang masih berkembang, termasuk anggapan tertentu mengenai dampak konsumsi telur.
Padahal, telur merupakan salah satu sumber protein hewani dengan kandungan gizi tinggi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak. Karena itu, penyampaian informasi mengenai pangan idealnya mengacu pada penelitian ilmiah dan rekomendasi para ahli.
Pengalaman pribadi dapat menjadi ilustrasi dalam komunikasi, tetapi tidak dapat menggantikan bukti ilmiah dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat. Terlebih, ketika informasi tersebut disampaikan oleh pejabat yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan gizi nasional.
Polemik mengenai pernyataan Sudaryono pada akhirnya bukan hanya soal cerita masa kecil seseorang, melainkan menjadi pengingat pentingnya komunikasi publik berbasis ilmu pengetahuan. Kebijakan dan edukasi gizi perlu dibangun melalui prinsip evidence-based policy atau kebijakan yang berlandaskan bukti ilmiah.
Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi Badan Gizi Nasional untuk memperkuat edukasi masyarakat bahwa pemenuhan gizi harus didasarkan pada informasi yang akurat, bukan mitos yang belum terbukti kebenarannya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan