Jika Mitra MBG Mogok, Pemerintah Didorong Jadikan Momentum untuk Reformasi Sistem Pelaksanaan Program

Beritabanten.com – Ancaman “gembok nasional” yang disampaikan Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR pada 14 Juli 2026 dinilai tidak hanya menjadi persoalan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Apabila para mitra benar-benar menghentikan operasional dapur MBG, distribusi makanan bergizi di sejumlah daerah berpotensi mengalami gangguan. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, sebuah krisis juga dapat membuka ruang untuk memperbaiki sistem agar lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam teori kebijakan publik yang dikembangkan John W. Kingdon, perubahan besar sering kali terjadi ketika sebuah persoalan menjadi perhatian luas dan menciptakan peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan. Kondisi tersebut dikenal sebagai window of opportunity atau jendela kesempatan dalam proses perubahan kebijakan.

Melalui perspektif tersebut, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak semata-mata perlu diselesaikan melalui negosiasi dengan para mitra, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap desain program secara keseluruhan.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai perlu memiliki sistem pelaksanaan yang tidak bergantung pada satu pola kemitraan. Pemerintah dapat mempertimbangkan model yang lebih beragam dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti kantin sekolah untuk layanan bagi peserta didik, serta Posyandu, BUMDes, koperasi, maupun dapur komunitas yang memenuhi standar BGN untuk layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Diversifikasi pelaksana dinilai dapat memperkuat ketahanan program. Dalam manajemen risiko, kondisi tersebut dikenal sebagai resilience, yaitu kemampuan sebuah sistem untuk tetap berjalan meskipun salah satu komponennya mengalami gangguan.

Sistem yang terlalu bergantung pada satu aktor memiliki risiko lebih besar ketika terjadi hambatan operasional. Sebaliknya, sistem dengan banyak jalur pelaksanaan akan lebih mampu beradaptasi menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Karena itu, apabila ancaman penghentian operasional oleh mitra MBG benar-benar terjadi, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah yang lebih luas, bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat desain program agar lebih adil, fleksibel, dan berkelanjutan.

Tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, bukan mempertahankan satu model pelaksanaan tertentu. Jika sebuah krisis mampu menghasilkan perbaikan tata kelola, maka kondisi tersebut dapat menjadi titik balik untuk membangun sistem MBG yang lebih kuat.

Dalam kebijakan publik, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kemampuan mempertahankan mekanisme lama, tetapi dari sejauh mana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata. (Red)