Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk membangun budaya kritik yang sehat dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun akan lebih bermanfaat apabila disampaikan dengan tujuan memberikan solusi, bukan sekadar menyindir atau memancing kontroversi.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, ia berharap setiap masukan yang diberikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan kepada publik.
Prabowo menilai setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan hendaknya didasarkan pada fakta, argumentasi yang jelas, dan semangat membangun, sehingga mampu memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
Pernyataan tersebut dinilai relevan dengan perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai cara baru dalam menyampaikan kritik, mulai dari video pendek, meme, parodi, satire politik, stand-up comedy, hingga berbagai konten kreatif yang banyak beredar di media sosial.
Dalam kajian komunikasi digital, fenomena tersebut dikenal melalui teori Participatory Culture yang diperkenalkan oleh Henry Jenkins. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif menciptakan dan menyebarkan berbagai bentuk konten, termasuk kritik terhadap kebijakan publik.
Di sisi lain, perkembangan algoritma media sosial juga membuat konten yang mengandung humor, sindiran, atau unsur sensasional lebih mudah menarik perhatian pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan kritik yang dikemas secara provokatif sering kali lebih cepat menjadi viral dibandingkan penyampaian kritik yang bersifat formal atau akademis.
Meski demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan. Batas antara kritik yang konstruktif, satire politik, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi semakin tipis. Padahal, kualitas sebuah kritik tidak ditentukan oleh seberapa viral penyampaiannya, melainkan oleh kekuatan data, argumentasi, dan solusi yang ditawarkan.
Melalui pesannya, Prabowo mengingatkan bahwa ruang digital seharusnya menjadi wadah diskusi yang produktif. Kreativitas dalam menyampaikan kritik tetap merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, namun substansi yang disampaikan harus tetap berpijak pada fakta dan bertujuan mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih baik.
Dengan demikian, kritik tidak hanya menjadi sarana menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan