BRI Melawan Titah Presiden dengan Bagikan Tentiem Direksi dan Komisaris Lebih dari Rp300 Miliar

Beritabanten.com – Kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang sempat digaungkan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum berjalan efektif. Hal tersebut tercermin dari besarnya pembayaran tantiem yang masih diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, direksi BRI menerima total tantiem sebesar Rp181 miliar, sementara dewan komisaris memperoleh Rp12,4 miliar.

“Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, direksi BRI menerima total tantiem Rp181 miliar, sementara dewan komisaris Rp12,4 miliar. BRI terbukti tidak menjalankan perintah Presiden,” ujar Uchok dalam keterangan, dikutip redaksi Selasa 2 Juni 2026..

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan arahan agar praktik pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris BUMN dihentikan. Kebijakan tersebut dilandasi keinginan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara, terutama karena masih ditemukan perusahaan yang mengalami kerugian namun tetap memberikan bonus kepada para pejabatnya.

Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, bahkan sempat menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tantiem sudah mulai diterapkan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Agustus 2025.

Namun, menurut Uchok, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Ia menilai BRI masih mempertahankan praktik pemberian tantiem dalam jumlah besar kepada direksi dan komisaris.

“Dirut BRI Hery Gunardi jelas membangkang arahan Presiden. Praktik bagi-bagi tantiem di BRI tetap gas terus,” tegasnya.

Selain tantiem, Uchok juga menyoroti besarnya remunerasi yang diterima para pejabat BRI sepanjang 2025. Tercatat, gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar, remunerasi dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar, serta bonus dan insentif bagi manajemen kunci mencapai Rp396,3 miliar.

Menurutnya, besarnya angka tersebut menjadi indikasi bahwa kebijakan efisiensi yang selama ini digaungkan perusahaan belum tercermin dalam pengelolaan biaya pejabat.

“Manajemen BRI benar-benar unik. Mendengar dan mengangguk perintah tetapi melakukan hal sebaliknya. Anehnya, bagaimana mungkin pembangkangan seterang ini terjadi tanpa ada teguran,” kata Uchok.

Di sisi lain, Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) juga menyoroti kinerja keuangan BRI sepanjang 2025. Ketua PRIMA, Sya’roni, menyebut laba bersih BRI pada 2025 tercatat sebesar Rp56,65 triliun, turun 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp59,95 triliun.

“Turun 5,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp59,95 triliun,” ujar Sya’roni.

Meski demikian, BRI dinilai masih mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat dari 88,85 persen pada 2024 menjadi 91,40 persen pada 2025. Penyaluran kredit juga tumbuh 12,3 persen, dari Rp1.354,64 triliun pada 2024 menjadi Rp1.521,48 triliun pada 2025.

Namun, peningkatan penyaluran kredit tersebut dinilai belum sepenuhnya berpihak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan bahwa tambahan kredit terbesar justru mengalir ke segmen korporasi, yakni sebesar Rp98,2 triliun atau 58,87 persen dari total kenaikan kredit BRI.

Sementara itu, kredit untuk segmen UMKM hanya bertambah Rp26,9 triliun atau sekitar 16,06 persen dari total peningkatan kredit yang disalurkan perseroan.

“Sementara kredit untuk segmen UMKM hanya bertambah Rp26,9 triliun atau 16,06 persen dari total peningkatan kredit BRI,” tutup Sya’roni.(Red)