Ketua YLBHI Muhammad Isnur Sebut Demokrasi Ilusi, Elit Politik Injak Konstitusi

Beritabanten.com — Ketua Muhammad Isnur dari YLBHI menyatakan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini cenderung menjadi “ilusi”, di mana rakyat dinilai masih berada dalam kondisi sulit.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara ‘Halal Bihalal Komunitas Ciputat, Sebelum Halal Bihalal Diterbiitkan yang digelar di salah aatu CAFE di bilangan Ciputat, Kota Tangael pada Kamis sore 16 April 2026

Isnur sempat berseloroh tentang pengiriman paket buku yang berproses lam ebelum kegiatan dimulai, sebagai antisipasin kemungkinan terburuk.

“Tadi ada paket sempat ditolak panitia karen belum jelas mengirimnya, ditakutkah sebagai bentuk intimidasi acara ini,” katanya yang disambut galak tawa para tamu undangan.

Itu dianggap wajar oleh diia, karena elemen masyarakat kritis terbukmi mendapat intimidasi sistematis sebagai yang dialami rekannya Andri Yunus disiram air keras.

“Negara hari ini menganut demokrasi ilusi yang terasa sekali dalam kasus intimidasi menimpa Andri Yunus. Ini sudah sangar parah,” dia tambahkan.

Isnur juga mengkritik berbagai perilaku elit politik selama sepuluh tahun terakhir. Ia menilai telah terjadi rekayasa hukum yang digunakan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk keadilan publik.

“Beragam perilaku elit selama satu dekade terakhir menunjukkan adanya manipulasi hukum untuk kepentingan sendiri. Kondisi sekarang bahkan lebih parah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan terkait anggaran besar seperti program Makan Begizi Gratis dengan nilai mencapai Rp300 triliun lebih yang disebutnya tidak merujuk pada undang-undang secara jelas. Hal ini, menurutnya, semakin memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Isnur mengkritisi pendirian Koperasi Merah Putih yang dinilai tidak lahir dari inisiatif masyarakat bawah. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai contoh pendekatan top-down yang bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif.

“Pendirian koperasi yang datang dari atas, bukan dari kebutuhan dan inisiatif rakyat, menandakan adanya perilaku elit yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi,” tambahnya.

Isnur menegaskan bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya memperkuat kembali prinsip-prinsip demokrasi yang berpihak pada rakyat.

Lalu dia mengajak semua pihak untuk menyadari terjadinya penebaran virus secara halus, seolah pendirian KMP sebagai amanah konstitusi padahal punya motip terselubung menghamburkan uang negara.

Praktik halus tersebut juga terdapat dalam prilaku membeli suara yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat dengan beragam bentuk yang memprihatinkan.

“Saya pernah mendapati pembagian uang dalam hajat politik dilakukan di depan masjid. Mereka menganggap uang tidak jelas itu halal saja untuk diterima, bahkan mengambil tempat di tempat suci,” demikian dia menutup. (Red)