Menjelang Muktamar NU ke-35, Kekhawatiran Intervensi Negara Muncul

Beritabanten.com – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi mulai terasa panas. Nama-nama calon pemimpin bermunculan, silaturahmi politik semakin intens, dan berbagai poros internal mulai saling membaca arah. Namun, selain persaingan internal, muncul kekhawatiran tentang campur tangan kekuasaan negara dalam proses suksesi NU.

Menurut Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, gejala intervensi muncul dalam bentuk dukungan penguasa, kedekatan calon dengan presiden, hingga penggunaan jaringan birokrasi untuk mempengaruhi arah kepemimpinan PBNU. “Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara,” katanya.

Dia menegaskan, NU lahir bukan dari rahim kekuasaan, melainkan berperan penting dalam kelahiran Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan hubungan antara Soekarno dan KH Hasyim Asy’ari, serta peran ulama NU dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, menegaskan posisi moral NU dalam menjaga kemerdekaan.

“Para kiai tidak berebut kekuasaan setelah republik berdiri. Mereka kembali ke pesantren, mengajar, dan membina umat. Kebesaran moral NU terletak di situ,” ujarnya.

Kekhawatiran muncul karena intervensi kekuasaan dapat merusak martabat dan independensi NU sebagai organisasi yang menjadi pilar moral bangsa. “NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat. Muktamar ke-35 adalah ujian besar bagi kemandirian organisasi ini,” kata Sahlawiy.

Presiden Prabowo disebutnya sebagai figur yang diharapkan mampu menjaga jarak dengan dinamika internal NU. “Seorang negarawan sejati akan menghormati NU, bukan mengendalikannya,” imbuhnya.

Muktamar NU ke-35 bukan hanya soal memilih Ketua Umum dan Rais Aam, tetapi juga soal menjaga marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa dan penghormatan terhadap para pendirinya.(Red)